Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka


ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

 PEMBUKAAN

         Bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan yang adil dan makmur, materiel dan spiritual serta beradab merupakan adicita bangsa Indonesia yang mulai bangkit dan siaga sejak berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908.  Adicita itu pulalah yang merupakan dorongan para pemuda Indonesia melakukan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Untuk lebih menggalang persatuan merebut kemerdekaan, dan dengan jiwa dan semangat Sumpah Pemuda inilah Rakyat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan Nusa dan Bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan ini merupakan karunia dan berkah rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa gerakan kepanduan nasional yang lahir dan mengakar di bumi nusantara merupakan bagian terpadu dari gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, gerakan kepanduan nasional Indonesia mempunyai andil yang tidak ternilai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan itu.  Jiwa kesatria yang patriotik telah mengantarkan para pandu ke medan juang bahu-membahu dengan para pemuda untuk mewujudkan adicita rakyat Indonesia dalam menegakkan dan mandegani Negara Kesatuan Republik Indonesia selama-lamanya.

Bahwa kaum muda sebagai potensi bangsa dalam menjaga kelangsungan bangsa dan negara mempunyai kewajiban melanjutkan perjuangan bersama-sama orang dewasa berdasarkan kemitraan yang bertanggungjawab.

Bahwa Gerakan Pramuka, sebagai kelanjutan dan pembaruan gerakan kepanduan nasional, dibentuk karena dorongan kesadaran bertanggungjawab atas kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan asas Pancasila, Gerakan Pramuka menyelenggarakan upaya pendidikan bagi kaum muda melalui kepramukaan, dengan sasaran meningkatkan sumber daya kaum muda, mewujudkan masyarakat madani, dan melestarikan keutuhan:

 negara kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika;

ideologi Pancasila;

kehidupan rakyat yang  rukun dan damai;

lingkungan hidup di bumi Nusantara.

   Bahwa dalam upaya meningkatkan dan melestarikan hal-hal tersebut, Gerakan Pramuka menyelenggarakan pendidikan nonformal, melalui kepramukaan, sebagai bagian pendidikan nasional dilandasi Sistem Among dengan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan.

Atas dasar pertimbangan dan makna yang terkandung dalam uraian diatas, maka disusunlah anggaran dasar Gerakan Pramuka

 

ANGGARAN DASAR

 BAB I

 NAMA, STATUS, TEMPAT, DAN WAKTU

Pasal 1

 Nama, Status, dan Tempat

 (1)        Organisasi ini bernama Gerakan Pramuka yaitu Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana.

(2)        Gerakan Pramuka berstatus badan hukum.

(3)        Gerakan Pramuka berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

 

Pasal 2

Waktu

 

(1)        Gerakan Pramuka didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961, sebagai kelanjutan dan pembaruan gerakan kepanduan nasional Indonesia.

(2)        Hari Pramuka adalah tanggal 14 Agustus.

 

BAB II

 ASAS, TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

 

 Pasal 3

 Asas

Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila.

 

Pasal 4

 Tujuan

 

Gerakan Pramuka mendidik dan membina kaum muda Indonesia guna mengembangkan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisiknya sehingga menjadi:

manusia berkepribadian, berwatak,  dan berbudi pekerti luhur yang:

(1).                     Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kuat mental, emosional, dan tinggi moral;

(2).         tinggi kecerdasan dan mutu keterampilannya;

(3).         kuat dan sehat jasmaninya.

warganegara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan, baik lokal, nasional, maupun internasional.

 

 Pasal 5

Tugas Pokok

Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggungjawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik

 Pasal 6

Fungsi

Gerakan Pramuka berfungsi sebagai lembaga pendidikan nonformal, di luar sekolah dan di luar keluarga, dan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda berlandaskan Sistem Among dengan menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan, Metode Kepramukaan,dan  Motto Gerakan Pramuka yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa serta masyarakat Indonesia.

 BAB III

SIFAT, UPAYA DAN USAHA

 

Pasal 7

Sifat

 

(1).    Gerakan Pramuka adalah gerakan kepanduan nasional Indonesia.

(2).    Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama.

(3).    Gerakan Pramuka bukan organisasi kekuatan sosial-politik, bukan bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial-politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis.

(4).    Gerakan Pramuka ikut serta membantu masyarakat dengan melaksanakan pendidikan bagi kaum muda, khususnya pendidikan nonformal di luar sekolah dan di luar keluarga.

(5).    Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Pasal 8

Upaya dan Usaha

 

(1). Segala upaya, dan usaha Gerakan Pramuka diarahkan untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka.

a.   Menanamkan dan menumbuhkan budi pekerti luhur dengan cara memantapkan mental, moral, fisik, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman melalui kegiatan:

1)   Keagamaan, untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut agama masing-masing;

2)   Kerukunan hidup beragama antarumat seagama dan antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain;

3).  Penghayatan dan pengamalan Pancasila untuk memantapkan jiwa Pancasila dan mempertebal kesadaran sebagai warga negara yang bertanggungjawab terhadap kehidupan dan masa depan bangsa dan negara;

4)   Kepedulian terhadap sesama hidup dan alam seisinya;

5)   Pembinaan dan pengembangan minat terhadap kemajuan teknologi dengan keimanan dan ketakwaan;

b.   Memupuk dan mengembangkan rasa cinta dan setia kepada tanah air dan bangsa;

c.   Memupuk dan mengembangkan persatuan dan kebangsaan;

d.   Memupuk dan mengembangkan persaudaraan dan persahabatan baik nasional maupun internasional;

e.   Menumbuhkembangkan pada para anggota rasa percaya diri, sikap dan perilaku yang kreatif dan inovatif, rasa tanggungjawab dan disiplin;

f.    Menumbuhkembangkan jiwa dan sikap kewirausahaan;

g.   Memupuk dan mengembangkan kepemimpinan;

h.   Membina dan melatih jasmani, panca indera,  daya pikir, penelitian, kemandirian dan sikap otonom, keterampilan, dan hasta karya.

(2). Upaya dan usaha untuk mencapai tujuan itu diarahkan pada pembinaan watak, mental, emosional,  jasmani dan bakat serta peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan dan kecakapan melalui berbagai kegiatan kepramukaan.

Kepramukaan ialah proses pendidikan luar lingkungan sekolah dan di luar keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan,  yang sasaran akhirnya pembentukan watak;

Menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam pertemuan dan perkemahan baik lokal, nasional maupun internasional untuk memupuk rasa persahabatan,  persaudaraan dan perdamaian;

Menyelenggarakan kegiatan bakti masyarakat dan ekspedisi;

Mengadakan kemitraan, kerjasama dengan organisasi kepemudaan lain untuk memupuk dan mengembang-kan semangat kepeloporan dan pengabdian kepada masyarakat, baik lokal. Nasional maupun internasional;

Mengadakan kerjasama baik dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional;

Memasyarakatkan Gerakan Pramuka dan kepramukaan khususnya di kalangan kaum muda.

(3). Untuk menunjang upaya dan usaha serta mencapai tujuan Gerakan Pramuka, diadakan prasarana dan sarana yang memadai berupa organisasi, personalia, perlengkapan, dana, komunikasi, dan kerjasam

 

BAB IV

SISTEM AMONG, PRINSIP DASAR KEPRAMUKAAN, KODE KEHORMATAN, METODE KEPRAMUKAAN, MOTTO

DAN KIASAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

Pasal 9

Sistem Among

 

(1).    Pendidikan nasional bersendikan Sistem Among, artinya menanamkan jiwa merdeka yang mengandung sifat disiplin diri dan mandiri dalam rangka saling ketergantungan.

(2).    Sistem Among berarti mendidik anak menjadi manusia merdeka jasmani, rohani, dan pikirannya, disertai rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya bermitra dengan orang lain.

(3).    Dalam Sistem Among, pendidik dituntut bersikap dan berperilaku:

Ing ngarso sung tulodo;

Ing madyo mangun karso;

Tut wuri handayani.

                                                              

Pasal 10

Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan

 

(1)     Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan merupakan ciri khas yang membedakan kepramukaan dari pendidikan lain.

(2)     Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan merupakan dua unsur proses pendidikan terpadu yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan.

(3)     Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, situasi,  dan kondisi masyarakat.

 

Pasal 11

Prinsip Dasar Kepramukaan

 

1)         Prinsip Dasar Kepramukaan adalah :

            a.         iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

            b.         peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya;

            c.         peduli terhadap diri pribadinya;

            d.         taat kepada Kode Kehormatan Pramuka.

(2)        Prinsip Dasar Kepramukaan berfungsi sebagai:

            a.         norma hidup seorang anggota Gerakan Pramuka;

            b.         landasan Kode Etik Gerakan Pramuka;

            c.         landasan sistem nilai Gerakan Pramuka;

            d.         pedoman dan arah pembinaan kaum muda anggota Gerakan Pramuka;

e.         landasan gerak dan kegiatan Gerakan Pramuka mencapai sasaran dan tu

Pasal 12

             Metode Kepramukaan

 

Metode Kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui:

a.      pengamalan Kode Kehormatan Pramuka;

b.      belajar sambil melakukan;

c.      sistem berkelompok;

d.      kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik;

e.      kegiatan di alam terbuka;

f.       sistem tanda kecakapan;

g.      sistem satuan terpisah untuk putera dan untuk puteri;

h.      kiasan dasar.

 

Pasal 13

Kode Kehormatan Pramuka

 (1).    Kode Kehormatan Pramuka yang terdiri atas Janji yang disebut Satya dan Ketentuan Moral yang disebut Darma merupakan satu unsur dari Metode Kepramukaan dan alat pelaksanaan Prinsip Dasar Kepramukaan.

(2).    Kode Kehormatan Pramuka merupakan Kode Etik anggota Gerakan Pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat sehari-hari yang diterimanya dengan sukarela serta ditaati demi kehormatan dirinya.

(3).    Kode Kehormatan Pramuka bagi anggota Gerakan Pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmaninya yaitu:

a.      Kode Kehormatan Pramuka Siaga terdiri atas Dwisatya dan Dwidarma;

b.      Kode Kehormatan Pramuka Penggalang terdiri atas Trisatya Pramuka Penggalang dan Dasadarma;

c.      Kode Kehormatan Pramuka Penegak dan Pandega terdiri atas Trisatya Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dan Dasadarma;

d.      Kode Kehormatan Pramuka dewasa terdiri atas Trisatya  anggota dewasa dan Dasadarma.

 

 

Pasal 14

Motto Gerakan Pramuka

 

(1)     Motto Gerakan Pramuka merupakan bagian terpadu proses pendidikan untuk mengingatkan setiap anggota Gerakan Pramuka bahwa setiap mengikuti kegiatan berarti mempersiapkan diri untuk mengamalkan Kode Kehormatan.

(2)     Motto Gerakan Pramuka adalah :

         “Satyaku kudarmakan, Darmaku kubaktikan”.

Pasal 15

Kiasan Dasar

 

Penyelenggaraan kepramukaan dikemas dengan menggunakan Kiasan Dasar bersumber pada sejarah perjuangan dan budaya bangsa.

BAB V

ORGANISASI

 

Pasal 16

Anggota

(1)     Anggota Gerakan Pramuka adalah warga negara Republik Indonesia yang terdiri atas:

a.      Anggota biasa:

1)      Anggota muda: Siaga, Penggalang dan Penegak.

2)      Anggota dewasa:

a).     Anggota Dewasa Muda: Pandega;

b).     Anggota Dewasa: Pembina Pramuka, Pembantu Pembina Pramuka, Pelatih Pembina Pramuka, Pembina Profesional, Pamong Saka, Instruktur Saka, Pimpinan Saka, Andalan, Pembantu Andalan, Anggota Majelis Pembimbing.

b.   Anggota kehormatan:

1).  anggota dewasa purna bakti.

2).  orang-orang yang bersimpati dan berjasa kepada Gerakan Pramuka.

(2)     Warga negara asing  dapat bergabung dalam suatu gugusdepan sebagai anggota tamu.

 

Pasal 17

Hak dan Kewajiban

 

(1).    Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban.

(2).    Hak dan kewajiban tersebut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 18

Jenjang Organisasi

 

Organisasi Gerakan Pramuka berjenjang sebagai berikut:

a.      Anggota muda dan anggota dewasa muda Gerakan Pramuka dihimpun dalam gugusdepan-gugusdepan dan anggota dewasa dihimpun di Kwartir.

b.      Gugusdepan-gugusdepan dikoordinasikan oleh Kwartir Ranting yang meliputi suatu wilayah Kecamatan/Distrik.

c.      Ranting-ranting dihimpun dan dikoordinasikan oleh Kwartir Cabang meliputi wilayah Kabupaten atau Kota.

d.      Cabang-cabang dihimpun dan dikoordinasikan oleh Kwartir Daerah meliputi wilayah Provinsi.

e.      Daerah-daerah dihimpun dan dikoordinasikan oleh Kwartir Nasional meliputi wilayah Republik Indonesia.

f.       Di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dibentuk gugusdepan di bawah pembinaan Kwartir Nasional.

Pasal 19

Pramuka Utama

 

Kepala Negara Republik Indonesia adalah Pramuka Utama.

 

Pasal 20

Kepengurusan

(1).    Di tingkat Gugusdepan Gerakan Pramuka dipimpin oleh pembina gugusdepan.

(2).    Di tingkat Ranting Gerakan Pramuka dipimpin secara kolektif oleh pengurus Kwartir Ranting.

(3).    Di tingkat Cabang Gerakan Pramuka dipimpin secara kolektif oleh pengurus Kwartir Cabang.

 

(4).    Di tingkat Daerah Gerakan Pramuka dipimpin secara kolektif oleh pengurus Kwartir Daerah.

(5).    Di tingkat Nasional Gerakan Pramuka dipimpin secara kolektif oleh pengurus Kwartir Nasional.

(6).    Pergantian pengurus Gerakan Pramuka dilaksanakan pada waktu musyawarah.

(7).    Kepengurusan baru dalam jajaran Ranting sampai dengan Nasional terdiri dari unsur pengurus lama dan pengurus baru.

Pasal 21

Satuan Karya Pramuka

 

(1).    Satuan Karya Pramuka, disingkat Saka, adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan pengalaman para Pramuka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Saka juga memotivasi mereka untuk melaksanakan kegiatan nyata dan produktif sehingga memberi bekal bagi kehidupannya, untuk melaksanakan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara, sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia dan tuntutan perkembangan pembangunan dalam rangka peningkatan ketahanan nasional.

(2).    Saka di tingkat kwartir dipimpin secara kolektif oleh Pimpinan Saka.  Pimpinan Saka adalah bagian integral dari kwartir.

 

Pasal 22

Dewan Kerja

 

Dewan Kerja merupakan bagian integral dari kwartir yang berfungsi sebagai wahana kaderisasi kepemimpinan, dan bertugas mengelola kegiatan Pramuka Penegak dan Pandega.

 

Pasal 23

Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka

 

(1).    Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari Kwartir dan berfungsi sebagai wadah Pembinaan Anggota Dewasa.

(2)     Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka berada di tingkat Cabang, Daerah, dan Nasional.

 

Pasal 24

Bimbingan

(1).    Kwartir Nasional diberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatoris, materiel, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Nasional yang diketuai oleh Presiden Republik Indonesia dengan beranggotakan tokoh masyarakat yang memiliki perhatian kepada Gerakan Pramuka.

(2).    Kwartir Daerah diberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatoris, materiel, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Daerah yang diketuai oleh Gubernur  beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap pembinaan generasi muda.

(3).    Kwartir Cabang diberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatoris, materiel, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Cabang yang  diketuai oleh Bupati atau Walikota dengan beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap pembinaan generasi muda.

(4).    Kwartir Ranting diberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatoris, materiel, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Ranting yang diketuai oleh Camat/Kepala Distrik dengan beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap pembinaan generasi muda.

(5). Gugusdepan diberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatoris, materiel, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Gugusdepan yang terdiri atas orangtua peserta didik dan tokoh masyarakat di sekitar gugusdepan.

(6).    Satuan Karya Pramuka diberi bimbingan dan bantuan oleh Majelis Pembimbing yang bersifat moral, organisatoris, materiel, dan finansial oleh Pimpinan Satuan Karya Pramuka yang terdiri atas tokoh pemerintahan dan masyarakat.

 

Pasal 25

Pemeriksaan Keuangan

 

(1)     Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka adalah badan independen yang dibentuk Musyawarah Gerakan Pramuka dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Gerakan Pramuka.

(2).    Badan Pemeriksa Keuangan berfungsi mengawasi dan memeriksa keuangan kwartir.

(3)     a.   Personalia Badan Pemeriksa Keuangan berjumlah minimal 3 orang anggota Gerakan Pramuka ditambah seorang staf yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan.

         b.  Badan Pemeriksa Keuangan dibantu oleh Akuntan Publik.

(4)     Badan Pemeriksa Keuangan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Penyelenggaraan.

 

 BAB VI

MUSYAWARAH DAN REFERENDUM

Pasal 26

Musyawarah

 

(1)     Musyawarah Nasional

a.      Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka adalah forum tertinggi dalam Gerakan Pramuka.

b.      Musyawarah Nasional diadakan diadakan lima tahun sekali.

c.      Acara pokok Musyawarah Nasional adalah:

Pertanggungjawaban Kwartir Nasional selama masa baktinya, termasuk pertanggungjawaban keuangan;

-              Menetapkan Rencana Strategik 5 tahun;

-              Menetapkan kepengurusan Kwartir Nasional untuk masa bakti 5 tahun berikutnya.

d.      Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Nasional dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.

e.      Pimpinan Musyawarah Nasional adalah suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Nasional.

(2)     Musyawarah Daerah

a.      Musyawarah Daerah diadakan lima tahun sekali.

b.      Acara pokok Musyawarah Daerah adalah:

1)   Pertanggungjawaban Kwartir Daerah selama masa baktinya termasuk, pertanggungjawaban keuangan;

2)   Menetapkan Rencana Kerja 5 tahun;

3)   Menetapkan kepengurusan Kwartir Daerah untuk masa bakti 5 tahun berikutnya.

c.      Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Daerah dapat diadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.

d.      Pimpinan Musyawarah Daerah adalah suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Daerah.

(3)     Musyawarah Cabang

a.      Musyawarah Cabang diadakan lima tahun sekali.

b.      Acara pokok Musyawarah Cabang adalah:

 

1)      Pertanggungjawaban Kwartir Cabang selama masa baktinya termasuk, pertanggungjawaban keuangan;

2)      Menetapkan Rencana Kerja 5 tahun;

3)      Menetapkan kepengurusan Kwartir Cabang untuk masa bakti 5 tahun berikutnya.

c.      Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Cabang dapat diadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa.

d.      Pimpinan Musyawarah Cabang adalah suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Cabang.

(4)     Musyawarah Ranting

a.      Musyawarah Ranting diadakan tiga tahun sekali.

b.      Acara pokok Musyawarah Ranting adalah:

1)      Pertanggungjawaban Kwartir Ranting selama masa baktinya termasuk, pertanggungjawaban keuangan;

2)      Menetapkan Rencana Kerja 3 tahun;

3)      Menetapkan kepengurusan Kwartir Ranting untuk masa bakti 3 tahun berikutnya.

c.      Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Ranting dapat diadakan Musyawarah Ranting Luar Biasa.

d.      Pimpinan Musyawarah Ranting adalah suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Ranting.

(5)     Musyawarah Gugusdepan

a.      Musyawarah Gugusdepan diadakan tiga tahun sekali.

b.      Acara pokok Musyawarah Gugusdepan adalah:

1)      Pertanggungjawaban Pembina Gugusdepan selama masa baktinya termasuk, pertanggungjawaban keuangan;

2)      Menetapkan Rencana Kerja 3 tahun;

3)      Menetapkan Pembina Gugusdepan untuk masa bakti 3 tahun berikutnya.

c.      Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Gugusdepan dapat diadakan Musyawaraah Gugusdepan Luar Biasa.

d.      Pimpinan Musyawarah Gugusdepan adalah suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Gugusdepan.

 

Pasal 27

Referendum

 

Dalam menghadapi hal-hal yang luar biasa, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dapat menyelenggarakan suatu referendum.

 

BAB VII

PENDAPATAN DAN KEKAYAAN

 Pasal 28

Pendapatan

 

Pendapatan Gerakan Pramuka diperoleh dari:

a.      Iuran anggota;

b.      Bantuan majelis pembimbing;

c.      Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;

d.      Sumber lain yang tidak bertentangan, baik dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan Kode Kehormatan Pramuka;

e.      Usaha dana, badan usaha/koperasi yang dimiliki Gerakan Pramuka.

  

Pasal 29

Kekayaan

 (1)     Kekayaan Gerakan Pramuka terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak serta hak milik intelektual

(2)     Pengalihan kekayaan Gerakan Pramuka yang berupa aset tetap harus diputuskan berdasarkan hasil Rapat Pleno Pengurus Kwartir dan persetujuan Mabi.

BAB VIII

ATRIBUT

Pasal 30

Lambang

 

Lambang Gerakan Pramuka adalah tunas kelapa.

 

Pasal 31

Bendera

 

Bendera Gerakan Pramuka berbentuk empat persegi panjang, berukuran tiga banding dua, warna dasar putih dengan lambang Gerakan Pramuka di tengah berwarna merah, di atas dan di bawah lambang Gerakan Pramuka terdapat garis merah sepanjang ‘panjang bendera’ dan di sisi tiang terdapat garis merah sepanjang ‘lebar bendera’.

 

Pasal 32

Panji

 

Panji Gerakan Pramuka adalah Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 448 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961.

Pasal 33

Himne

 

Himne Gerakan Pramuka adalah lagu Satya Darma Pramuka.

 

Pasal 34

Pakaian Seragam dan Tanda-tanda

Untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan serta meningkatkan disiplin, anggota Gerakan Pramuka menggunakan pakaian seragam beserta tanda-tandanya.

 

 

BAB IX

ANGGARAN RUMAH TANGGA

 Pasal 35

Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka

 

(1)     Anggaran Dasar Gerakan Pramuka ini dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

(2)     Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka ini.

BAB X

PEMBUBARAN

 

Pasal 36

Pembubaran

 

(1)     a.      Gerakan Pramuka hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah  Nasional Gerakan Pramuka yang khusus diadakan untuk itu.

         b.      Musyawarah Nasional tersebut harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah daerah.

         c.      Musyawarah Nasional untuk membicarakan usul pembubaran Gerakan Pramuka dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah daerah.

         d.      Usul pembubaran Gerakan Pramuka diterima oleh Musyawarah Nasional jika disetujui dengan suara bulat.

(2)     Jika Gerakan Pramuka dibubarkan, maka cara penyelesaian harta benda milik Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Musyawarah Nasional yang mengusulkan pembubaran itu.

 

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

 

Pasal 37

Perubahan Anggaran Dasar

 

(1)     Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh utusan daerah sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah daerah.

(2)     Usul perubahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka diterima oleh  Musyawarah Nasional jika disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah suara yang hadir.

 

BAB XII

PENUTUP

 

Pasal 38

Penutup

Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka yang diselenggarakan di Pontianak Kalimantan Barat pada tanggal  15 – 19 Desember 2003.

 

 

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

GERAKAN PRAMUKA

BAB I

NAMA DAN TEMPAT

 Pasal 1

Nama

 

(1)     Gerakan Pramuka sebagai gerakan kepanduan Praja Muda Karana adalah gerakan pendidikan kaum muda yang didukung oleh orang dewasa.

(2)     Gerakan Pramuka menyelenggarakan kepramukaan sebagai cara mendidik kaum muda, oleh dan untuk kaum muda atas dujungan dan bimbingan orang dewasa.

 

Pasal 2

Tempat

 

(1)     Domisili kantor pusat Gerakan Pramuka di Ibukota Negara Republik Indonesia.

(2)     Gerakan Pramuka menyelenggarakan kegiatan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

  

BAB II

ASAS, TUGAS POKOK, DAN SASARAN

Pasal 3

Asas

 

Penghayatan dan pengamalan Pancasila diwujudkan dalam sikap dan perilaku setiap anggota Gerakan Pramuka.

  

Pasal 4

Tugas Pokok

 Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan bagi kaum muda melalui kepramukaan di lingkungan luar sekolah yang melengkapi pendidikan di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah dengan tujuan :

a.      membentuk kader bangsa dan sekaligus kader pembangunan yang beriman dan bertakwa serta berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b.      membentuk sikap dan perilaku yang positif, menguasai keterampilan dan kecakapan serta memiliki kecerdasan emosional sehingga dapat menjadi menusia yang berkepribadian Indonesia, yang percaya kepada kemampuan sendiri, sanggup dan mampu membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.

 

Pasal 5

Sasaran

Sasaran kepramukaan adalah mempersiapkan kader bangsa yang :

a.      memiliki kepribadian dan kepemimpinan yang berjiwa Pancasila.

b.      berdisiplin yaitu berpikir, bersikap dan bertingkah laku tertib.

c.      sehat dan kuat mental, moral dan fisiknya.

d.      memiliki jiwa patriot yang berwawasan luas dan dijiwai nilai-nilai kejuangan yang diwariskan oleh para pejuang bangsa.

e.      berkemampuan untuk berkarya dan semangat kemandirian, berpikir kreatif, inovatif, dapat dipercaya, berani dan mampu menghadapi tugas-tugas.

 

BAB III

FUNGSI, SIFAT DAN USAHA

 Pasal 6

Kepramukaan

(1)              Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, yang sasarann akhirnya pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti luhur.

(2)               

(2)     Kepramukaan merupakan proses kegiatan belajar sendiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya baik fisik, intelektual, emosi, sosial dan spiritual sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat.

(3)     Kepramukaan merupakan sistem pembinaan dan pengembangan sumberdaya atau potensi kaum muda agar menjadi warganegara yang berkualitas yang mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat baik nasional maupun internasional.

(4)     Pendidikan dalam kepramukaan dimaksudkan dan diartikan secara luas sebagai suatu proses pembinaan sepanjang hayat yang berkesinambungan Sumber Daya Manusia/potensi peserta didik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, yang sasarannya menjadikan mereka sebagai manusia yang mandiri, peduli, bertanggungjawab dan berpegang teguh pada nilai dan norma masyarakat.

(5)     Pelaksana pendidikan dalam kepramukaan agar menghayati dan menyadari bahwa :

a.      karya di bidang pendidikan adalah karya peningkatan mutu mental, moral, fisik, intelektual, emosi, sosial dan spiritual ;

b.      pendidikan berbeda dengan pengajaran, proses pendidikan lebih pelan daripada proses pengajaran ;

c.      pada hakekatnya yang menjadi pendidik sebenarnya adalah pihak yang dididik, pendidik hanya pemberi jalan pendidikan yang selanjutnya diproses oleh penerima bahan pendidikan tersebut sendiri ;

d.      dasar dan landasan pendidikan adalah meniru. Ada yang meniru dan harus ada yang ditiru. Yang ditiru harus berharga/bernilai untuk ditiru.

Pasal 7

Fungsi

 

Gerakan Pramuka berfungsi sebagai lembaga pendidikan luar sekolah dan di luar keluarga serta sebagai wadah pembinaan generasi muda, menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan serta Sistem Among, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia.

 

Pasal 8

Sifat

 

(1)      Kepramukaan adalah proses pendidikan sepanjang hayat.

(2)     Gerakan Pramuka terbuka bagi setiap warga negara Republik Indonesia yang bersedia dan sukarela menjadi anggota Gerakan Pramuka.

(3)      Gerakan Pramuka melaksanakan kegiatan sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia.

(4)     Gerakan Pramuka melaksanakan kegiatan yang bersifat internasional untuk membina persahabatan, persaudaraan, dan perdamaian dunia.

(5)     Gerakan Pramuka melaksanakan kepramukaan yang bersifat universal, yang dapat dilaksanakan dimana saja, dengan menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan yang disesuaikan dengan kepentingan nasional.

 

Pasal 9

Gerakan Pramuka dan Politik

 

(1)     Gerakan Pramuka berpegang pada peraturan perundang-undangan negara dan kebijakan umum pemerintah Republik Indonesia.

(2)     Gerakan Pramuka bukan organisasi kekuatan sosial politik, dan bukan bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial politik manapun juga. Semua jajaran Gerakan Pramuka tidak dibenarkan ikut serta dalam kegiatan yang bersifat politik praktis.

(3)     Anggota Gerakan Pramuka secara pribadi dapat menjadi anggota suatu organisasi kekuatan sosial politik, dengan ketentuan:

a.      tidak dibenarkan menyiarkan faham politik yang dianutnya ke dalam lingkungan kepramukaan;

b.      tidak dibenarkan mengenakan pakaian seragam Pramuka atau tanda-tanda Pramuka pada waktu mengikuti kegiatan organisasi kekuatan sosial politik dan melakukan kegiatan politik praktis.

c.      tidak dibenarkan mengenakan pakaian atau tanda-tanda yang dipakai sebagai identitas organisasi kekuatan sosial politik pada waktu anggota tersebut menghadiri atau mengikuti kegiatan Gerakan Pramuka.

Pasal 10

Gerakan Pramuka dan Agama

 

(1)     Gerakan Pramuka memberi kebebasan kepada anggotanya untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

(2) Gerakan Pramuka membina anggotanya agar meningkatkan ketakwaan dan menjalankan kewajibannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

(3) Gerakan Pramuka membina anggotanya untuk menumbuhkan dan memupuk kerukunan hidup beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan saling menghormati dan menghargai agama dan kepercayaan orang lain.

Pasal 11

Usaha

 

(1)     Segala usaha dan kegiatan Gerakan Pramuka diarahkan untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka.

(2)     Usaha untuk mencapai tujuan itu diarahkan pada pembinaan watak, mental, jasmani, dan bakat, serta peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan dan kecakapan melalui berbagai kegiatan kepramukaan.

(3)     Untuk menunjang usaha dan mencapai tujuan Gerakan Pramuka, diadakan prasarana dan sarana yang memadai, berupa organisasi, personalia, perlengkapan, dana, komunikasi dan kerjasama.

 

Pasal 12

Pembinaan Watak, Keterampilan dan Kesehatan

 

(1)     Pada hakekatnya semua kegiatan dalam Gerakan Pramuka diarahkan untuk mebina watak, keterampilan dan kesehatan peserta didik.

(2)     Pembinaan watak dilakukan melalui kegiatan penanaman, pemupukan dalam diri peserta didik :

a.      ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

b.      kesadaran berbangsa dan bernegara

c.      pengamalan morak Pancasila

d.      pemahaman sejarah perjuangan bangsa

e.      rasa percaya diri sendiri

f.       tanggungjawab dan disiplin.

(3)     Pembinaan keterampilan dilakukan dengan latihan alat driya, kecerdasan, dan kejuruan melalui syarat-syarat kecakapan dan kegiatan Satuan Karya.

(4)     Pembinaan kesehatan dilakukan dengan kegiatan kebersihan dan keteriban, latihan dan penyuluhan kesehatan, serta keindahan dan kelestarianlingkungan hidup.

  

Pasal 13

Pembinaan Kwartir dan Satuan

 

(1)     Kwartir Nasional membina dan membantu Kwartir Daerah, sehingga kemampuan setiap daerah dalam mengembangkan pendidikan kepramukaan di wilayah kerjanya terus meningkat, termasuk pembinaan Gugusdepan dan Satuan karya.

(2) Setiap Kwartir Daerah membina dan membantu Kwartir Cabang, sehingga kemampuan setiap cabang dalam mengembangkan pendidikan kepramukaan di wilayah kerjanya terus meningkat, termasuk pembinaan Gugusdepan dan Satuan Karya.

(3) Setiap Kwartir Cabang membina dan membantu Kwartir Ranting, sehingga kemampuan setiap ranting dalam mengembangkan pendidikan kepramukaan di wilayah kerjanya terus meningkat, termasuk pembinaan Gugusdepan dan Satuan karya.

(4) Setiap Kwartir Ranting membina dan membantu Gugusdepan dalam wilayah kerjanya dan wajib berusaha supaya jumlah dan mutu Gugusdepan dan Satuan karya di wilayah kerjanya terus meningkat.

(5)     Setiap Koordinator Desa/Kelurahan membantu Kwartir Ranting yang bersangkutan dengan mengkoordinasikan Gugusdepan di wilayah desa/kelurahannya.

(6)     Pembina Gugusdepan berusaha supaya jumlah dan mutu para pembina dan peserta didik di Gugusdepannya terus meningkat.

(7) Kwartir Nasional membina dan membantu secara langsung Gugusdepan yang berpangkalan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

 

Pasal 14

Pendidikan Tenaga Kader Gerakan Pramuka

 

(1)     Semua Kwartir berusaha meningkatkan jumlah dan mutu tenaga kader Gerakan Pramuka, Pembina Pramuka, Pelatih Pembina Pramuka, Pamong Saka, Instruktur Saka, Pimpinan Saka, Andalan dan Anggota Majelis Pembimbing, sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan kepramukaan.

(2)     Untuk melaksanakan maksud yang tertera dalam ayat (1) pasal ini Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah dan Kwartir Nasional, menyelenggarakan pendidikan melalui kursus dan latihan serta pendekatan pribadi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya di wilayah masing-masing.

(3)     Setiap Kwartir membantu Kwartir-Kwartir di wilayah kerjanya untuk melaksanakan pendidikan tenaga kader Gerakan Pramuka.

(4)     Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini dibentuk lembaga pendidikan kader Gerakan Pramuka seperti berikut :

a.      Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Nasional, disingkat Lemdikanas.

b.      Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Daerah, disingkat Lemdikada.

c.      Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Cabang, disingkat Lemdikacab.

 

Pasal 15

Pertemuan untuk Memupuk Persaudaraan

 

(1)     Gerakan Pramuka mulai dari Gugusdepan sampai dengan tingkat nasional menyelenggarakan pertemuan untuk memupuk rasa kekeluargaan dan persaudaraan.

(2)     Pertemuan-pertemuan itu diisi dengan acara kegiatan yang menarik, bermanfaat, kreatif, inovativ serta mengandung pendidikan, antara lain untuk meningkatkan kerjasama, rasa kekeluargaan, disiplin, keterampilan, kecakapan dan penguasaan tehnologi.

(3)     Agar dapat mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota Gerakan Pramuka dalam pertemuan untuk memupuk kekeluargaan dan persaudaraan, perlu lebih sering diselenggarakan pertemuan di tingkat Ranting dan Cabang.

Pasal 16

Fasilitas dan Alat Perlengkapan Pendidikan

 (1)       Semua jajaran Gerakan Pramuka mengusahakan alat perlengkapan sebagai sarana pendidikan.

(2)     Salah satu usaha pengadaan perlengkapan setiap kwartir membentuk koperasi yang juga merupakan sarana pendidikan.

(3)     Karena adanya hak paten maka pengadaan perlengkapan pendidikan oleh pihak luar Gerakan Pramuka harus mendapat ijin dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

(4)     Salah satu usaha pengadaan, fasilitas dan perlengkapan dilakukan melalui Kedai Pramuka.

(5)     Kedai Pramuka dikelola oleh kwartir, koperasi atau oleh anggota Gerakan Pramuka yang mendapat ijin dari kwartirnya.

 

Pasal 17

Kehumasan

 

(1)     Gerakan Pramuka mulai dari tingkat gugusdepan sampai dengan tingkat nasional melaksanakan usaha penerangan, baik ke dalam maupun ke luar Gerakan Pramuka.

(2)     Hubungan masyarakat untuk memperoleh pengertian, dukungan, bantuan dan umpan balik dari masyarakat maupun pemerintah serta menjadikan penerangan dan hubungan masyarakat itu sebagai alat pendidikan kepramukaan dan pendidikan masyarakat.

 

Pasal 18

Hubungan dengan Instansi Pemerintah, Organisasi Lain

 (1)       Gerakan Pramuka mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat, untuk dapat berperanserta dalam pembangunan, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dan tujuan Gerakan Pramuka.

(2)     Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengusahakan hubungan baik dengan pihak-pihak di luar negeri yang tujuannya tidak bertentangan dengan kebijaksanaan umum pemerintah Republik Indonesia dan tujuan Gerakan Pramuka.

(3)     Gerakan Pramuka sebagai anggota World Organization of Scout Movement (WOSM) dan World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).

(4)     Gerakan Pramuka mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi kepramukaan di negara lain.

Pasal 19

Usaha Lain

 Gerakan Pramuka menjalankan usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan umum pemerintah, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

 

BAB IV

PRINSIP DASAR KEPRAMUKAAN,  METODE KEPRAMUKAAN,

KODE KEHORMATAN PRAMUKA, MOTTO, DAN KIASAN DASAR

 Pasal 20

Prinsip Dasar Kepramukaan

 (1)       Prinsip Dasar Kepramukaan adalah :

a.      iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

 

b.      peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya ;

c.      peduli terhadap diri pribadinya ;

d.      taat kepada Kode Kehormatan Pramuka.

(2)     Prinsip Dasar Kepramukaan sebagai norma hidup seorang anggota Gerakan Pramuka, ditanamkan dan ditumbuhkembangkan melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadinya, bagi peserta didik dibantu oleh pembina, sehingga pelaksanaan dan pengamalannya dilakukan dengan penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggungjawab serta keterikatan moral, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat.

(3)     Menerima secara sukarela Prinsip Dasar Kepramukaan adalah hakekat Pramuka, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk sosial, maupun individu yang menyadari bahwa diri pribadinya :

a.      mentaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan beribadah sesuai tata-cara dari agama yang dipeluknya serta menjalankan segala perintahNya dan menjauhi larangannya.

b.      mengakui bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama dengan makhluk lain yang juga diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, khususnya sesama manusia yang telah diberi derajat yang lebih mulia dari makhluk lainnya. Dalam kehidupan bersama didasari prinsip peri kemanusiaan yang adil dan beradab.

c.      diberi tempat untuk hidup dan berkembang oleh Tuhan Yang Maha Esa di bumi yang berunsurkan tanah, air dan udara yang merupakan tempat bagi manusia untuk hidup bersama, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan rukun dan damai.

d.      memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sosial serta memperkokoh persatuan, menerima kebhinekaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e.      memerlukan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat meninjang/memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidupnya.Karena itu manusia wajib peduli terhadap lingkungan hidupnya dengan cara menjaga, memelihara dan menciptakan lingkungan hidup yang baik.

 

Pasal 21

Metode Kepramukaan

 

(1)     Metode Kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui :

a.      pengamalan Kode Kehormatan Pramuka ;

b.      belajar sambil melakukan ;

c.      berkelompok ;

d.      kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik ;

e.      kegiatan di alam terbuka ;

f.       sistem tanda kecakapan ;

g.      sistem satuan terpisah untuk putera dan untuk puteri ;

h.      sistem among.

(2)     Metode Kepramukaan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari Prinsip Dasar Kepramukaan. Keterkaitan itu terletak pada pelaksanaan Kode Kehormatan.

(3) Metode Kepramukaan sebagai suatu system, terdiri atas unsure-unsur yang merupakan subsistem terpadu dan terkait, yang tiap unsurnya memounyai fungsi pendidikan yang spesifik dan saling memperkuat serta menunjang tercapainya tujuan.

 

Pasal 22

Kode Kehormatan

 

(1)     Kode kehormatan Pramuka yang terdiri atas Janji yangdisebut Satya dan Ketentuan Moral yang disebut Darma merupakan satu unsur dari Metode Kepramukaan dan alat pelaksanaan Prinsip Dasar Kepramukaan.

(2)     Kode kehormatan Pramuka dalam bentuk Janji yang disebut Satya adalah :

a.      janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota Gerakan Pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan ;

b.      tindakan pribadi untuk mengikat diri secara sukarela menerapkan dan mengamalkan janji ;

c.      titik tolak memasuki proses pendidikan sendiri guna mengembangkan visi, intelektualitas, emosi, sosial dan spiritual, baiksebagai pribadi maupun anggota masyarakat lingkungannya.

 

(3)     Kode Kehormatan Pramuka dalam bentuk Ketentuan Moral yang disebut Darma adalah :.

a.      alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur ;

b.      upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong pesertadidik menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat dimana ia hidup dan menjadi anggota ;

c.      landasan gerak Gerakan Pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong Pramuka manunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong ;

d.      Kode Etik Organisasi dan satuan Pramuka, dengan landasan Ketentuan Moral disusun dan ditetapkan bersama aturan yang mengatur hak dan kewajiban anggota, pembagian tanggungjawab dan penentuan putusan.

(4)     Kode Kehormatan Pramuka bagi pesertadidik disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan rohani dam jasmani pesertadidik, yaitu :

a.      Kode Kehormatan bagi Pramuka Siaga terdiri atas :

1)      Janji yang disebut Dwisatya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

         Dwisatya Pramuka Siaga

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh :

-        menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengikuti tata-krama keluarga

-        setiap hari berbuat kebajikan

2)      Ketentuan moral yang disebut Dwidarma selengkapnya bernunyi sebagai berikut :

Dwidarma Pramuka Siaga

1.      Siaga berbakti kepada ayah bindanya

2.      Siaga berani dan tidak putus asa

 

b.      Kode Kehormatan bagi Pramuka Penggalang terdiri atas :

1) Janji yang disebut Trisatya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

 

Trisatya Pramuka Penggalang

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh :

-        menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila

 

-        menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat

-        menepati Dasadarma

2)      Ketentuan moral yang disebut Dasadarma selengkapnya bernunyi sebagai berikut :

Dasadarma Pramuka Penggalang

Pramuka itu :

1.      Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2.      Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia

3.      Patriot yang sopan dan ksatria

4.      Patuh dan suka bermusyawarah

5.      Rela Menolong dan tabah

6.      Rajin, terampil dan gembira

7.      Hemat, cermat, dan bersahaja

8.      Disiplin, berani dan setia

9.      Bertanggungjawab dan dapat dipercaya

10.    Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.

c.      Kode Kehormatan bagi Pramuka Penegak terdiri atas :

1)      Janji yang disebut Trisatya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Trisatya Pramuka Penegak

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh :

-        menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila

-        menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat

-        menepati Dasadarma

2)      Ketentuan moral yang disebut Dasadarma selengkapnya bernunyi sebagai berikut :

Dasadarma Pramuka Penegak

Pramuka itu :

1.      Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2.      Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia

3.      Patriot yang sopan dan ksatria

4.      Patuh dan suka bermusyawarah

5.      Rela Menolong dan tabah

6.      Rajin, terampil dan gembira

7.      Hemat, cermat, dan bersahaja

8.      Disiplin, berani dan setia

9.      Bertanggungjawab dan dapat dipercaya

10.    Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.

d.      Kode Kehormatan bagi Pramuka Pandega terdiri atas :

1)      Janji yang disebut Trisatya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Trisatya Pramuka Pandega

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh :

-       menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila

-       menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat

-       menepati Dasadarma

2)      Ketentuan moral yang disebut Dasadarma selengkapnya bernunyi sebagai berikut :

Dasadarma Pramuka Pandega

Pramuka itu :

1.      Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2.      Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia

3.      Patriot yang sopan dan ksatria

4.      Patuh dan suka bermusyawarah

5.      Rela Menolong dan tabah

6.      Rajin, terampil dan gembira

7.      Hemat, cermat, dan bersahaja

8.      Disiplin, berani dan setia

9.      Bertanggungjawab dan dapat dipercaya

10.    Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.

 

 

e.      Kode Kehormatan bagi anggota dewasa terdiri atas :

1)      Janji yang disebut Trisatya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Trisatya

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh :

-        menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila

-        menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat

-        menepati Dasadarma

2)      Ketentuan moral yang disebut Dasadarma selengkapnya bernunyi sebagai berikut :

Dasadarma

Pramuka itu :

1.      Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2.      Cinta alam dan kasih saying sesama manusia

3.      Patriot yang sopan dan ksatria

4.      Patuh dan suka bermusyawarah

5.      Rela Menolong dan tabah

6.      Rajin, terampil dan gembira

7.      Hemat, cermat, dan bersahaja

8.      Disiplin, berani dan setia

9.      Bertanggungjawab dan dapat dipercaya

10.    Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.

 f.        Kesanggupan anggota dewasa untuk mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik, dinyatakan dengan Ikrar yang berbunyi sebagai berikut :

I K R A R

Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, dan dengan penuh kesadaran serta rasa tanggungjawab atas kepentingan bangsa dan negara, kami Pembina Pramuka/Pelatih Pembina Pramuka/Pembina Profesional/Pamong Saka/Instruktur Saka/Pimpinan Saka/Andalan/Anggota Majelis Pembimbing ………………… *) Gerakan Pramuka seperti tersebut dalam Keputusan Kwartir ………………… *)/Majelis Pembimbing …………………….. *) Gerakan Pramuka nomor ……… tahun ……… menyatakan bahwa kami :

 

 

-        menyetujui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka dan

-        akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas kewajiban kami sebagai Pembina Pramuka/Pelatih Pembina Pramuka/Pembina Profesional/Pamong Saka/Instruktur Saka/Pimpinan Saka/Andalan/Anggota Majelis Pembimbing ………………… *) Gerakan Pramuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik.

……………………………., ………………………..

Pembina Pramuka/Pelatih Pembina Pramuka/

Pembina Profesional/Pamong Saka/Instruktur

Saka/Pimpinan Saka/Andalan/Anggota Majelis

Pembimbing ………………… *) Gerakan Pramuka

 

 

Catatan :

- coret yang tidak perlu

*) diisi Nasional, Daerah, Cabang, Ranting, Desa, atau Gugusdepan

 

Pasal 23

Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka

 

Kode Kehormatan dilaksanakan dengan :

a.      Menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

b.      Membina kesadaran berbangsa dan bernegara

c.      Menegenal, memelihara dan melestarikan lingkungan beserta alam seisinya.

d.      Memiliki sikap kebersamaan, tidak mementingkan diri sendiri, baik dalam lingkungan keluarga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat, membina persaudaraan dengan Pramuka sedunia.

e.      Hidup secara sehat jasmani dan rohani.

 f.      Belajar mendengar, menghargai dan menerima pendapat/gagasan orang lain, membina sikap mawas diri, bersikap terbuka, mematuhi kesepakatan dan memperhatikan kepentingan bersama, mengutamakan kesatuan dan persatuan serta membina diri dalam upaya bertutur kata dan bertingkah laku sopan, ramah dan sabar.

g.      Membiasakan diri memberikan pertolongan dan berpartisipasi dalam kegiatan bakti maupun sosial, membina kesukarelaan dan kesetiakawanan, membina ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi/mengatasi rintangan dan tantangan tanpa mengenal sikap putus asa.

h.      Kesediaan dan keikhlasan menerima tugas yang ditawarkan , sebagai persiapan pribadi menghadapi masa depan, berupaya melatih keterampilan dan pengetahuan sesuai kemampuannya, riang gembira dalam menjalankan tugas dan menghadapi kesulitan maupun tantangan.

 i.      Bertindak dan hidup secara hemat, serasi dan tidak berlebihan, teliti, waspada dan tidak melakukan hal yang mubazir, dengan membiasakan hidup secara bersahaja sebagai persiapan diri agar mampu dan mau mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.

 j.      Mengendalikan dan mengatur diri, berani menghadapi tantangan dan kenyataan, berani dalam kebenaran, berani mengakui kesalahan, memegang teguh prinsip dan tatanan yang benar, taat terhadap aturan dan kesepakatan.

k.      Membiasakan diri menepati janji, mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, kesediaan untuk bertanggungjawab atas segala tindakan dan perbuatan, bersikap jujur dalam hal perbuatan maupun materi.

l.       Memiliki daya pikir dan daya nalar yang baik, dalam upaya membuat gagasan dan menyelesaikan permasalahan, berhati-hati dalam bertindak, bersikap dan berbicara.

 

Pasal 24

Belajar Sambil Melakukan

 

Belajar Sambil Melakukan dilaksanakan dengan :

a.      Kegiatan dalam kepramukaan dilakukan sebanyak mungkin praktek secara praktis dalam upaya memberikan bekal pengalaman dan keterampilan yang bermanfaat bagi beserta didik..

b.      Mengarahkan perhatian pesertadidik untuk berbuat hal-hak nyata dan merangsangnya agar rasa keingintahuan akan hal-hal yang baru dan keinginan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan timbul, daripada hanya menjadi penonton.

 

Pasal 25

Sistem Berkelompok

 

(1)     Sistem beregu dilaksanakan agar peserta didik memperoleh kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, berorganisasi, memikul tanggungjawab, mengatur diri, menempatkan diri, bekerja dan bekerjasama dalam kerukunan.

(2)     Kaum muda dikelompokkan dalam satuan gerak, yang masing-masing dipimpin oleh kaum muda sendiri, yang merupakan wadah kerukunan diantara mereka.

 

Pasal 26

Kegiatan Menantang dan Progresif serta Mengandung Pendidikan yang Sesuai dengan Perkembangan Rohani dan Jasmani Pesertadidik

 

Pelaksanaan metode ini dilakukan dengan :

a.      Kegiatan dalam Gerakan Pramuka harus menantang dan menarik kaum muda untuk menjadi Pramuka, sedangkan mereka yang telah menjadi Pramuka tetap terpikat dan mengikuti serta mengembangkan acara kegiatan tersebut.

b.  Kegiatan dalam Gerakan Pramuka bersifat kreatif, inovatif dan rekreatif yang mengandung pendidikan, dengan maksud supaya melalui proses pendidikan akan dapat mengubah sikap dan perilaku, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan penguasaan keterampulan dan kecakapan bagi setiap pesertadidik.

c.      Kegiatan dilaksanakan secara terpadu dan bagi peserta didik merupakan tahapan pengembangan kemampuan dan keterampilannya baik secara individu maupun kelompoknya.

d.      Pendidikan dalan kepramukaan dilaksanakan dalam tahapan peningkatan bagi kemampuan dan perkembangan individu maupun kelompok.

e.      Acara kegiatan dalam Gerakan Pramuka disesuaikan dengan usia dan perkembangan rohani dan jasmani pesertadidik, sehingga pendidikan kepramukaan dapat diterima dengan mudah dan pasti oleh yang bersangkutan.

 f.      Penggolongan pesertadidik dalam Gerakan Pramuka menurut jenis kelamin, umur dan kemampuannya, dimaksudkan untuk memudahkan penyesuaian kegiatan dengan perkembangan rohani dan jasmani pesertadidik.

g.      Kegiatan dalam Gerakan Pramuka diusahakan agar dapat mengembangkan bakat dan minat anggota Gerakan Pramuka, serta menunjang dan berfaedah bagi perkembangan diri pribadi, masyarakat dan lingkungannya.

 

Pasal 27

Kegiatan di Alam Terbuka

 

(1)     Kegiatan di alam terbuka memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, selain itu mengembangkan suatu sikap tanggungjawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam.

(2)     Bagi pesertadidik menjaga lingkungan adalah hal yang utama yang harus ditaati dan dikenali sebagai aturan dasar dalam tiap kegiatan yang selaras dengan alam.

(3)     Kegiatan di alam terbuka mengembangkan kemapuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan, membina kerjasama danrasa memiliki.

                                                                             

 

 

 

Pasal 28

Sistem Tanda Kecakapan

 

(1)     Tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan keterampilan dan kecakapan tertentu yang dimiliki seorang anggota Gerakan Pramuka.

(2)     Sistem tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang para Pramuka supaya berusaha memperoleh keterampilan dan kecakapan.

(3)     Setiap Pramuka berusaha memperoleh keterampilan dan kecakapan yang berguna bagi kehidupan dirinya dan baktinya kepada masyarakat.

 

Pasal 29

Sistem Satuan Terpisah Untuk Putera dan Puteri

 

Sistem satuan terpisah dilaksanakan sebagai berikut:

a.      Satuan Pramuka Puteri dibina oleh Pembina Puteri, satuan Pramuka Putera dibina oleh Pembina Putera.

b.      Tidak dibenarkan Satuan Pramuka Puteri dibina oleh Pembina Putera dan sebaliknya, kecuali Perindukan Siaga Putera dapat dibina oleh Pembina Puteri.

c.      Jika kegiatan itu diselenggarakan dalam bentuk perkemahan, harus dijamin dan dijaga agar tempat perkemahan puteri dan tempat perkemahan putera terpisah; perkemahan puteri dipimpin oleh Pembina Puteri dan perkemahan putera dipimpin oleh Pembina Putera.

 

Pasal 30

Sistem Among

 

(1)     Pendidikan dalam Gerakan Pramuka ditinjau dari hubungan antara pembina dan pesertadidik menggunakan Sistem Among.

(2) Sistem among mewajibkan pembina Pramuka melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut :

a.      Ing ngarso sung tulodo maksudnya di depan menjadi teladan ;

b.      Ing madyo mengun karso maksudnya di tengah membangun kemauan ;

c.      Tut wuri handayani maksudnya dari belakang memberi daya/dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian.

(3)     Dalam melaksanakan tugasnya pembina Pramuka wajib bersikap dan berperilaku berdasarkan:

a.      cinta kasih, kejujuran, keadilan, kepantasan, keprasahajaan/kesederhanaan, kesanggupan berkorban dan rasa kesetiakawanan sosial.

b.      disiplin disertai inisiatif dan tanggungjawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, negara dan bangsa, alam dan lingkungan hidup, serta bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(4)     Hubungan pembina Pramuka dengan pesertadidik merupakan hubungan khas, yaitu setiap pembina Pramuka wajib memperhatikan perkembangan pesertadidiknya secara pribadi agar perhatian terhadap pembinaannya dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kepramukaan.

(5)     Pembina Pramuka berusaha secara bertahap menyerahkan pemimpinan kegiatan sebanyak mungkin kepada pesertadidik, sedangkan pembina Pramuka berada di belakang memberi semangat, dorongan dan pengaruh yang baik.

 

Pasal 31

Motto Gerakan Pramuka

 (1) Moyyo Gerakan Pramuka merupakan motto tetap dan tunggal bagi Gerakan Pramuka, sebagai bagian terpadu proses pendidikan, disosialisasikan baik dalam maupun di luar Gerakan Pramuka.

(2)     Motto Gerakan Pramuka adalah :

“Satyaku kudarmakan, Darmaku kubaktikan”.

 

Pasal 32

Kiasan Dasar

 (1)       Pada hakekatnya Kiasan Dasar merupakan Metode Kepramukaan.

(2)     Penggunaan Kiasan Dasar sebagai salah satu unsur terpadu dalam kepramukaan, dimaksudkan untuk mengembangkan imajinasi pesertadidik, sesuai dengan usia dan perkembangannya yang mendorong kreativitas dan keikutsertaan dalam kegiatan. Karena itu Kiasan Dasar tidak hanya menarik, menantang, dan merengsang tetapi harus diseuaikan dengan minat, kebutuhan, situasi dan kondisi pesertadidik.

(3) Kiasan Dasar disusun atau dirancang untuk mencapai tujuan, dan sasaran pendidikan dalam kepramukaan untuk tiap pesertadidik serta merupakan proses Metode Kepramukaan yang bersifat tidak memberatkan pesertadidik tetapi memperkaya pengalaman.

 

BAB V

ORGANISASI

Pasal 33

Gugusdepan

 

(1)     Kepramukaan diselenggarakan di Gugusdepan dan Satuan Karya.

(2)     Gugusdepan lengkap merupakan pangkalan keanggotaan bagi pesertadidik dan anggota dewasa serta wadah pembinaan bagi pesertadidik yang terdiri atas :

a.   Perindukan Siaga

b.   Pasukan Penggalang

c.   Ambalan Penegak

d.   Racana Pandega.

(3)     Anggota putera dan anggota puteri dihimpun dalam gugusdepan yang terpisah, masing-masing merupakan Gugusdepan yang berdiri sendiri.

(4) Anggota Gerakan Pramuka yang menyadang cacat dapat dihimpun dalam Gugusdepan tersendiri atau dapat diintegrasikan ke dalam Gugusdepan biasa.

 

Pasal 34

Satuan Karya

 

(1) Satuan Karya (Saka) merupakan wadah pendidikan kepramukaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pesertadidik dalam wawasan tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia.

(2)     Kegiatan itu menghasilkan pengalaman, tambahan pengetahuan dan tehnologi, keterampilan dan kecakapan yang kelak menjadi bekal hidup para peserta didik. Kegiatan itu diarahkan pada peningkatan ketahanan nasional.

(3)     Setiap Satuan Karya mengkhususkan diri pada pengabdian tertentu berdasarkan wawasan atau keterampilan khusus.

(4)     Anggota satuan karya adalah Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega putera dan puteri dari Gugusdepan di wilayah Ranting yang bersangkutan tanpa melepaskan diri dari keanggotaan Gugusdepannya.

(5)     Satuan karya dibina oleh Kwartir Ranting/Cabang.

(6)     Anggota Satuan Karya wajib meneruskan pengetahuan dan kemamannya kepada anggota lain di Gugusdepannya.

 

Pasal 35

Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega

 

Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega Puteri dan Putera yang bersifat kolektif, berkedudukan sebagai badan kelengkapan Kwartir yang diberi wewenang dan kepercayaan membantu Kwartir  untuk mengelola Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

 

Pasal 36

Ranting

 

(1)     Ranting selain menghimpun Gugusdepan yang ada di wilayah kerjanya juga merupakan pangkalan keanggotaan bagi anggota dewasa yang ada pada jajarannya.

(2)     Ranting merupakan jajaran yang berfungsi sebagai pengendali teknik dan taktik pelaksanaan kegiatan Gerakan Pramuka.

(3)     Pada tingkat Ranting dibentuk Kwartir Ranting yang dilengkapi dengan antara lain :

a. Dewan Kerja Ranting (DKR)

b. Wadah keanggotaan bagi anggota dewasa.

 

 

Pasal 37

Cabang

 

(1)     Cabang selain menghimpun Ranting-Ranting yang ada di wilayah kerjanya juga merupakan pangkalan keanggotaan bagi anggota dewasa yang ada di jajarannya.

(2)     Cabang merupakan jajaran yang berfungsi sebagai pengendali operasional kegiatan Gerakan Pramuka. Dalam melaksanakan fungsinya ini, Cabang melakukan pembinaan sampai ke tingkat Gugusdepan.

(3)     Pada tingkat Cabang dibentuk Kwartir Cabang yang dilengkapi dengan antara lain :

a. Dewan Kerja Cabang (DKC)

b. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Cabang (Lemdikacab)

c. Wadah keanggotaan bagi anggota dewasa.

(4)     Pada kota administratif dapat dibentuk Kwartir Cabang tersendiri atas persetujuan Ketua Majelis Pembimbing Daerah yang bersangkutan.

 

Pasal 38

Daerah

 

(1)     Daerah selain menghimpun Cabang-Cabang yang ada di wilayah kerjanya juga merupakan pangkalan keanggotaan bagi anggota dewasa yang ada di jajarannya.

(2)     Daerah merupakan jajaran yang berfungsi sebagai pengendali manajerial kegiatan Gerakan Pramuka. Dalam melaksanakan fungsinya ini, Derah melakukan pembinaan sampai ke tingkat Ranting.

(3)     Pada tingkat Daerah dibentuk Kwartir Daerah yang dilengkapi dengan antara lain :

a. Dewan Kerja Daerah (DKD)

b. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Daerah (Lemdikada)

c. Wadah keanggotaan bagi anggota dewasa.

 

 

 

Pasal 39

Nasional

 

(1)     Gerakan Pramuka di tingkat Nasional selain menghimpun Daerah-daerah seluruh Indonesia juga menghimpun Gugusdepan-Gugusdepan di perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan menjadi pangkalan keanggotaan bagi anggota dewasa yang ada di jajarannya.

(2)     Gerakan Pramuka di tingkat nasional merupakan jajaran yang berfungsi sebagai pengendali strategik kegiatan Gerakan Pramuka. Dalam melaksanakan fungsinya ini, dilaksanakan pembinaan sampai ke tingkat Cabang.

(3)     Di tingkat Nasional dibentuk Kwartir Nasional yang dilengkapi dengan antara lain :

a. Dewan Kerja Nasional (DKN)

b. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Nasional (Lemdikanas)

c. Wadah keanggotaan bagi anggota dewasa.

 

Pasal 40

Dewan Kehormatan

 

(1)     Dewan Kehormatan merupakan badan tetap yang dibentuk oleh Gugusdepan atau Kwartir sebagai badan yang menetapkan promosi dan sangsi dengan tugas :

a.      menilai sikap dan perilaku anggota Gerakan Pramuka yang melanggar kode kehormatan atau merugikan nama baik Gerakan Pramuka.

b.      menilai sikap, perilaku dan jasa seseorang untuk mendapatkan tanda penghargaan.

(2)     Dewan Kehormatan beranggotakan lima orang yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

a.      Dewan Kehormatan Kwartir diusahakan terdiri atas:

1)      Majelis Pembimbing ;

2)      Andalan ;

3)      Anggota Kehormatan ;

4)      Anggota Dewan Kerja ;

                  dibantu oleh staf Kwartir.

b.      Dewan Kehormatan Gugusdepan terdiri atas:

1)      Majelis Pembimbing Gugusdepan :

2)      Pembina Gugusdepan :

3)      Pembina Pramuka :

4)      Unsur peserta didik.

 

Pasal 41

Pembantu Andalan

 

(1)     Apabila dipandang perlu Ketua Kwartir dapat mengangkat Pembantu Andalan yang bertugas untuk menangani hal-hal yang memerlukan keahlian khusus.

(2)     Masa Bakti Pembantu Andalan sama dengan masa bakti Kwartir.

 

Pasal 42

Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka

 

(1)     Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka adalah badan independen yang dibentuk oleh Musyawarah Kwartir atau Musyawarah Gugusdepan dan bertugas untuk melakukan audit keuangan Kwartir atau Gugusdepan untuk dilaporkan kepada Musyawarah.

(2)     Masa bakti Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka sama dengan masa bakti Kwartir atau Gugusdepan.

 

                                                                         BAB V

KEANGGOTAAN

 

Pasal 43

Amggota Biasa Gerakan Pramuka

 Anggota Biasa Gerakan Pramuka terdiri atas anggota muda dan anggota dewasa.

 

Pasal 44

Pramuka

 

Pramuka adalah sebutan bagi anggota muda Gerakan Pramuka.

 

Pasal 45

Anggota Muda

 

(1)     Anggota muda adalah anggota biasa yang terdiri atas Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak, dan Pramuka Pandega.

(2)     Pramuka Siaga berusia 7 tahun sampai dengan 10 tahun, Pramuka Penggalanag berusia 11 tahun sampai dengan 15 tahun, Pramuka Penegak berusia 16 tahun sampai dengan 20 tahun, dan Pramuka Pandega berusia 21 tahun sampai dengan 25 tahun.

 

(3) Anggota muda yang sudah menikah digolongkan menjadi anggota Gerakan Pramuka.

(4)     Anggota muda sebelum menjadi anggota disebut calon anggota.

(5)     Anggota muda yang menyandang cacat disebut Pramuka Luar Biasa, yang terdiri atas Pramuka Luarbiasa tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tina daksa, dan tuna laras.

(6)     Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dapat diangkat menjadi Pembantu Pembina, Pembina Pramuka atau Instruktur tidak meninggalkan statusnya sebagai anggota muda.

(7)     Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dapat diangkat oleh Pembinanya sebagai instruktur Muda di Gugusdepannya.

(8)     Untuk dapat dilantik sebagai anggota Gerakan Pramuka, anggota muda telah menyelesaikan Syarat Kecakapan Umum tingkat pertama dari golongannya.

(9)     Pelantikan anggota muda dilakukan oleh Pembina Pramuka di satuan masing-masing dengan mengucapkan Dwisatya bagi Pramuka Siaga atau Trisatya bagi Pramuka Penggalang, Penegak dan Pandega.

 

Pasal 46

Anggota Dewasa

 

(1)     Anggota Gerakan Pramuka yang berkategori Anggota Dewasa adalah :

a.   Pembina Pramuka

b.   Pelatih Pembina Pramuka

c.   Pembina Profesional

d.   Pamong Saka dan Instruktur Saka

e.   Pimpinan Saka

f.    Andalan

g.   Anggota Majelis Pembimbing.

(2)     Pembina Pramuka dan Pembantu Pembina Pramuka diatur sebagai berikut :

a.      Pembina Siaga dan Pembantu Pembina Siaga sekurang-kurangnya berusia enam belas tahun.

b.      Pembina Penggalang sekurang-kurangnya berusia dua puluh satu tahun, sedangkan Pembantu Pembina Penggalang sekurang-kurangnya berusia dua puluh tahun.

c.      Pembina Penegak sekurang-kurangnya berusia dua puluh lima tahun, sedangkan Pembantu Pembina Penggalang sekurang-kurangnya berusia dua puluh tiga tahun.

d.      Pembina Pandega sekurang-kurangnya berusia dua puluh delapan tahun, sedangkan Pembantu Pembina Pandega sekurang-kurangnya berusia dua puluh enam tahun.

 (3)    Andalan dan Anggota Majelis Pembimbing sekurang-kurangnya berusia duapuluh enam tahun, kecuali Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega yang ex-officio menjadi anggota Kwartir/Andalan.

(4)     Anggota Dewasa berstatus sebagai :

a.      Pembina Pramuka, sekurang-kurangnya telah lulus Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) dan membina anggota muda secara aktif.

b.      Pelatih Pembina Pramuka, sekurang-kurangnya telah lulus Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Dasar (KPD), dan membina secara aktif dan diangkat oleh Ketua Kwartir Cabang.

c.      Pembina Profesional, seorang yang berlatar belakang pendidikan akademisi dan keahlian dalam suatu bidang ilmu sekurang-kurangnya telah lulus Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD), membina anggota muda secara aktif.

d.      Pamong Saka, sekurang-kurangnya telah lulus telah lulus Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD).

e.      Instruktur Saka, seseorang yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan keahlian khusus di bidang kejuruan tertentu.

 f.      Pimpinan Saka yang diangkat oleh Kwartir, sekurang-kurangnya telah mengikuti kegiatan orientasi kepramukaan.

g.      Andalan, yang dipilih di dalam Musyawarah dan telah dilantik sekurang-kurangnya telah mengikuti kegiatan orientasi kepramukaan.

h.      Anggota Majelis Pembimbing, yang diangkat sekurung-kurangnya mengikuti kegiatan orientasi kepramukaan.

(5)     Pelantikan :

a.      Pelantikan Pembina Pramuka dan Pembina Gugusdepan yang telah disahkan oleh Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang yang bersangkutan dilakukan oleh Ketua Kwartir Ranting atau Ketua Kwartir Cabang yang bersangkutan, dengan mengucapkan Trisatya dan menandatangani Ikrar.

b.      Pelantikan Pelatih Pembina Pramuka dan Pembina Profesional yang telah disahkan dengan keputusan Kwartir yang bersangkutan dilakukan oleh Ketua Kwartir yang bersangkutan, dengan mengucapkan Trisatya dan menandatangani Ikrar.

c.      Pelantikan Koordinator Desa/Kelurahan yang telah disahkan dengan keputusan Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang yang bersangkutan dilakukan oleh Ketua Kwartir Ranting atau Ketua Kwartir Cabang yang bersangkutan, dengan mengucapkan Trisatya dan menandatangani Ikrar.

 

d.      Pelantikan Pamong Saka dan Instruktur Saka yang telah disahkan dengan keputusan Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang yang bersangkutan dilakukan oleh Ketua Kwartir Ranting atau Ketua Kwartir Cabang yang bersangkutan, dengan mengucapkan Trisatya dan menandatangani Ikrar.

e.      Pelantikan Pimpinan Saka yang telah disahkan dengan keputusan Kwartir yang bersangkutan dilakukan oleh Ketua Kwartir yang bersangkutan, dengan mengucapkan Trisatya dan menanda-tangani Ikrar.

 f.      Pelantikan Andalan yang telah disahkan dengan keputusan Kwartir jajaran yang diatasnya dilakukan oleh Ketua Kwartir yang bersangkutan, dengan mengucapkan Trisatya dan menandatangani Ikrar. Kecuali Andalan Nasional yang dilantik dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional.

g.      Pelantikan Pembantu Andalan yang telah disahkan dengan keputusan Kwartir di jajaran nya dilakukan oleh Ketua Kwartir yang bersangkutan, dengan mengucapkan Trisatya dan menanda-tangani Ikrar.

h.      Pelantikan Ketua Majelis Pembimbing dilakukan oleh Ketua Kwartir jajaran diatasnya, dengan mengucapkan Trisatya dan menandatangani Ikrar. Kecuali Ketua Majelis Pembimping Nasional yang dijabat oleh Presiden Republik Indonesia.

i.       Pelantikan Anggota Majelis Pembimbing yang telah disahkan dengan keputusan Kwartir jajaran diatasnya dilakukan oleh Ketua Majelis Pembimbing jajaran masing-masing, dengan mengucapkan Trisatya dan menanda-tangani Ikrar. Kecuali Anggota Majelis Pembimbing Nasional yang dilantik dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional.

(6)     Orang tua pesertadidik dapat berperan serta dalam Gerakan Pramuka untuk membimbing putera-puterinya dalam kegiatan kepramukaan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan tempat tinggalnya, tanpa berkedudukan sebagai anggota dewasa Gerakan Pramuka.

 

Pasal 47

Anggota Kehormatan

 

(1)     Yang dapat menjadi Anggota Kehormatan Gerakan Pramuka adalah orang dewasa yang terdiri atas :

a.      Pandu dan Pramuka purna bakti ;

b.      Orang yang berjasa kepada Gerakan Pramuka dan Kepramukaan ;

c.      Orang-orang yang bersimpati kepada Gerakan Pramuka termasuk Karyawan Kwartir.

 (2)    Pandu dan Pramuka purna bakti untuk menjadi Anggota Kehormatan Gerakan Pramuka dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

(3)     Prang yang berjasa kepada Gerakan Pramuka dan Kepramukaan menjadi Anggota Kehormatan atas permintaan Kwartir yang bersangkutan.

(4)     Orang-orang yangbbersimpati kepada Gerakan Pramuka dan menjadi Anggota Kehormatan Gerakan Pramuka atas permintaan Kwartir yang bersangkutan atau menyampaikan permintaan kepada Kwartir yang bersangkutan.

(5)     Anggota Kehormatan Gerakan Pramuka dilantik berdasarkan keputusan Ketua Kwartir yang bersangkutan.

 

Pasal 48

Anggota Tamu

 

(1)     Anggota Tamu adalah Warga Negara Asing yang ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan Gerakan Pramuka.

(2)     Prosedur keikutsertaan Anggota Tamu diserahkan kepada satuan atau Kwartir yang bersangkutan.

 

Pasal 49

Wadah Keanggotaan

 

(1)     Gugusdepan merupakan wadah keanggotaan bagi anggota muda dan anggota dewasa yang ada di Gugusdepan.

(2)     Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah, dan Kwartir Nasional menghimpun Gugusdepan dan Kwartir yang ada di bawahnya serta menjadi wadah keanggotaan bagi anggota dewasa dan anggota kehormatan yang ada di jajarannya.

 

Pasal 50

Kewajiban Anggota

 (1)       Setiap anggota Gerakan Pramuka yang telah dilantik :

a.      berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA)

b.      berhak mengenakan Seragam Pramuka

 

c.      berkewajiban untuk melaksanakan kode kehormatan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Gerakan Pramuka.

         d.      berkewajiban membayar iuran anggota.

 (2) Anggota Gerakan Pramuka berkewajiban untuk memahami, menaati, dan mengamalkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Kehormatan, dan ketentuan lain yang berlaku dalam Gerakan Pramuka.

    

Pasal 51

Pemberhentian Anggota

 

(1)     Keanggotaan Gerakan Pramuka berakhir karena:

a.      permintaan sendiri

b.      meninggal dunia

c.      diberhentikan

(2) Anggota Gerakan Pramuka dapat diberhentikan berdasarkan penilaian Dewan Kehormatan jika:

a.      melanggar kode kehormatan Gerakan Pramuka.

b.      merugikan nama baik Gerakan Pramuka.

(3)     Pemberhentian seorang anggota Gerakan Pramuka diusulkan oleh Gugusdepan atau Kwartirnya dan ditetapkan oleh kwartir yang mengangkatnya.

 

Pasal 52

Pembelaan

 

Anggota Gerakan Pramuka yang akan diberhentikan karena melanggark kode kehormatan atau merugikan nama baik Gerakan Pramuka, berhak membela dirinya dalam sidang Dewan Kehormatan di Kwartir/ Gugusdepan yang bersangkutan.

 

 

 

Pasal 53

Rehabilitasi

 

(1)     Anggota Gerakan Pramuka yang diberhentikan berdasar ayat (2) Pasal 43 Anggaran Rumah Tangga ini dapat mengajukan permohonan menjadi anggota Gerakan Pramuka kembali setelah memperbaiki kesalahannya.

(2)     Penerimaan kembali anggota Gerakan Pramuka berdasarkan ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan persetujuan Dewan Kehormatan di Kwartir/Gugusdepan yang bersangkutan.

 

Pasal 54

Pramuka Utama

 

Kepala Negara Republik Indonesia adalah Pramuka Utama Gerakan Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana.

 

BAB VIII

KEPENGURUSAN

 

Pasal 55

Kwartir

 

(1)     Kwartir adalah pusat pengendali Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh Pengurus Kwartir yang terdiri atas para Andalan, dengan sususnan sebagai berikut :

a.      Seorang Ketua

b.      Beberapa orang Wakil Ketua yang merangkap sebagai Ketua Komisi

c.      Seorang Sekretaris Jenderal untuk Kwartir Nasional atau seorang Sekretaris untuk jajaran Kwartir yang lain.

         d.      Beberapa orang anggota.

(2)     Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan Satuan Karya Pramuka, setiap Kwartir membentuk Pimpinan Satuan Karya yang ketuanya adalah ex-officio anggota Kwartir/Andalan. Pimpinan Satuan Karya Pramuka mengusahakan dukungan materiel dan finansiel untuk program-program Saka.

(3)     Andalan dibantu oleh Pembantu Andalan, Anggota Dewan Kerja, Anggota Pimpinan Saka dan Staf Kwartir.

(4)     Ketua Kwartir dapat dipilih kembali, sebanyak-banyaknya untuk dua kali masa bakti.

(5) Pengurus Kwartir yang ditetapkan formatur, disahkan oleh Kwartir jajaran di atasnya, kecuali Andalan Nasional yang diajukan kepada Ketua Majelis Pembimbing Nasional untuk disahkan dan dilantik.

(6)     Selama belum terbentuk pengurus Kwartir yang baru sebagai hasil Musyawarah, maka pengurus Kwartir lama tetap melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan tidak dibenarkan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang prinsipiel.

Hal-hal yang prinsipiel meliputi :

a. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga

b. menandatangani pengeluaran uang di luar program kerja

c. mengubah struktur organisasi Kwartir dan/atau mengadakan alih tugas staf.

d. mengubah status kekayaan Kwartir.

(7)     Kwartir menetapkan Andalan Urusan yang dikelompokkan dalam komisi-komisi yang bertugas memperlancar dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan Kwartir, yang susunannya terdiri atas :

a. seorang Ketua

b. seorang Wakil Ketua

c. seorang Sekretaris

d. beberapa orang Anggota

e. seorang pembantu Sekretaris yang dijabat oleh Staf Kwartir.

(8)     Kwartir menyusun suatu staf yang terdiri atas karyawan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dan administrasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal untuk Kwartir Nasional dan oleh Sekretaris untuk jajaran Kwartir lainnya.

 

 

Pasal 56

Kwartir Harian

 Apabila diperlukan masing-masing jajaran Kwartir dapat membentuk badan Kwartir harian untuk melaksanakan tugas se-hari-hari yang terdiri atas :

a.      Seorang Ketua yang dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua Kwartir

b.      Seorang Sekretaris yang dijabat oleh Sekretaris Jenderal untuk Kwartir Nasional atau seorang Sekretaris untuk jajaran Kwartir yang lain.

 

c.      Beberapa orang Anggota

d.      Seorang Wakil Sekretaris yang dijabat oleh Deputi Sekretaris Jenderal di tingkat Kwartir Nasional atau Kepala Sekretariat Kwartir untuk jajaran Kwartir yang lain.

e.      Seorang Pembantu Sekretaris yang dijabat oleh Staf Kwartir.

 

Pasal 57

Pergantian Pengurus Kwartir Antar Waktu

 Dalam hal Andalan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berbagai sebab, sehingga mengakibatkan kekosongan maka Kwartir mengadakan Rapat Paripurna Andalan untuk menetapkan penggantian antar waktu terhadap Andalan yang bersangkutan. Penggantian ini dimintakan pengesahan Kwatir di atasnya, kecuali pergantian Andalan Nasional yang disahkan oleh Ketua Majelis Pembimbing Nasional.

 

Pasal 58

Tugas dan tanggungjawab Kwartir Nasional

 (1)       Kwartir Nasional mempunyai tugas dan tanggungjawab:

a.      memimpin Gerakan Pramuka selama masa bakti Kwartir Nasional ;

b.      menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional ;

c.      menetapkan hal-hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Musyawarah Nasional dalam bentuk keputusan Kwartir Nasional;

d.      melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Nasional dan keputusan Kwartir Nasional ;

e.      membina dan membantu kwartir daerah, gugusdepan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan satuan karya ;

 f.      berhubungan dan bekerjasama dengan Majelis Pembimbing Nasional ;

g.      berhubungan dan bekerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat tingkat nasional yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Majelis Pembimbing Nasional ;

h.      bekerjasama dengan badan/organisasi di luar negeri, yang program dan tujuannya sasuai dengan tujuan Gerakan Pramuka, khususnya hubungan kerja dengan World Organization of Scout Movement (WOSM) dan dengan World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) dengan sepengetahuan Majelis Pembimbing Nasional ;

 i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kwartir Nasional kepada Musyawarah Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

 j.      membuat  laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Majelis Pembimbing Nasional dan Rapat Kerja Nasional.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kwartir Nasional bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional.

  

Pasal 59

Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Daerah

 

(1)     Kwartir daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab:

a.      memimpin Gerakan Pramuka di daerahnya selama masa bakti Kwartir Daerah ;

b. melaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Nasional, keputusan Kwartir Nasional dan keputusan Musyawarah Daerah ;

c.      membina dan membantu Kwartir Cabang di wilayah daerahnya, termasuk pembinaan Gugusdepan dan Satuan Karya ;

d.      berhubungan dan bekerjasama dengan Majelis Pembimbing Daerahnya ;

e.      berhubungan dan bekerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat tingkat daerah yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Majelis Pembimbing Daerahnya ;

f.       menyampaikan laporan kepada Kwartir Nasional mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di daerahnya ;

g.      menyampaikan pertanggungjawaban Kwartir Daerah kepada Musyawarah Daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

h.      membuat  laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Majelis Pembimbing Daerah dan Rapat Kerja Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kwartir Daerah bertanggungjawab kepada Musyawarah Daerah.

 

Pasal 60

Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Cabang

 

(1)     Kwartir cabang mempunyai tugas dan tanggungjawab:

a.      memimpin Gerakan Pramuka di cabangnya selama masa bakti Kwartir Cabang

b. melaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Nasional, keputusan Kwartir Nasional, keputusan Musyawarah Daerah, keputusan Kwartir Daerah, dan keputusan Musyawarah Cabang ;

c.      membina dan membantu Kwartir Ranting di wilayah cabangnya, termasuk pembinaan Gugusdepan dan Satuan Karya ;

d.      berhubungan dan bekerjasama dengan Majelis Pembimbing Cabangnya ;

e.      berhubungan dan bekerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat tingkat cabang yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Majelis Pembimbing Cabangnya ;

f.       menyampaikan laporan kepada Kwartir Daerah dan tembusan kepada Kwartir Nasional mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di cabangnya ;

g.      menyampaikan pertanggungjawaban Kwartir Cabang kepada Musyawarah Cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

h.      membuat  laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Majelis Pembimbing Cabang dan Rapat Kerja Cabang ;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kwartir Cabang bertanggungjawab kepada Musyawarah Cabang.

 

Pasal 61

Tugas dan Tanggung jawab Kwartir Ranting

 

(1)     Kwartir ranting mempunyai tugas dan tanggungjawab:

a.      memimpin Gerakan Pramuka di rantingnya selama masa bakti Kwartir Ranting ;

b.      melaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Nasional, keputusan Kwartir Nasional, keputusan Musyawarah Daerah, keputusan Kwartir Daerah, keputusan keputusan Musyawarah Cabang, keputusan Kwartir Cabang dan keputusan Musyawarah Ranting ;

c.      membina dan membantu Koordinator Desa, para Pembina Pramuka di Gugusdepan dan para Pamong Satuan Karya ;

 

d.      berhubungan dan bekerjasama dengan Majelis Pembimbing Rantingnya ;

e.      berhubungan dan bekerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat tingkat ranting yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Majelis Pembimbing Rantingnya ;

f.       menyampaikan laporan kepada Kwartir Ranting dan dan menyampaikan tembusannya kepada Kwartir Cabang mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di rantingnya ;

g.      menyampaikan pertanggungjawaban Kwartir Ranting kepada Musyawarah Ranting sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

h.      membuat  laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Majelis Pembimbing Ranting dan Rapat Kerja Ranting.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kwartir Ranting bertanggungjawab kepada Musyawarah Ranting.

 

 

 

Pasal 62

Koordinator Gugusdepan di Desa/Kelurahan

 

(1)     Gugusdepan yang ada di satu wilayah desa atau kelurahan dapat dikoordinasikan oleh Koordinator Desa/Kelurahan yang dipilih dari Pembina Gugusdepan di wilayah yang bersangkutan.

(2)     Dalam pelaksanaan tugasnya, Koordinator Desa/Kelurahan dapat dibantu oleh para Pembina Pramuka Penegak atau Pramuka Pandega.

 

Pasal 63

Tugas dan Tanggung jawab Kordinator Desa/Kelurahan

 

Koordinator Desa/Kelurahan mempunyai tugas dan tanggungjawab:

a.      mengkoordinasikan kegiatan bersama antar Gugusdepan di wilayah desa atau kelurahannya;

b.      membantu pelaksanaan tugas Kwartir Ranting di desa/kelurahannya;

c.      berhubungan dan bekerjasama dengan Majelis Pembimbing Desa/Kelurahan;

d.      berhubungan dan bekerjasama dengan pejabat pemerintah dan organisasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka ;

f.       menyampaikan laporan kepada Kwartir Ranting mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di wilayah desa atau kelurahannya;

 

g.      menyampaikan pertanggungjawaban Koordinator Desa/Kelurahan kepada Kwartir Ranting dan Majelis Pembimping Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Pasal 64

Gugusdepan

 

(1)     Gugusdepan dikelola oleh Pembina Gugusdepan, dibantu oleh Pembina Satuan dan Pembantu Pembina Satuan.

(2)     Pembina Gugusdepan yang dipilih dalam Musyawarah Gugusdepan dari para Pembina Pramuka yang ada dalam Gugusdepan yang bersangkutan.  

 

Pasal 65

Tugas dan Tanggungjawab Pembina Gugusdepan

 

(1)     Pembina Gugusdepan mempunyai tugas dan tanggungjawab :

a.      mengelola Gugusdepannya selama masa bakti Gugusdepan ;

b.      melaksanakan ketetapan Kwartir Cabang dan Kwartir Ranting dalam pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Gugusdepan dan ketentuan lain yang berlaku ;

c.      meningkatkan jumlah dan mutu anggota Gerakan Pramuka dalam Gugusdepannya ;

d.      membina dan mengembangkan organisasi, perlengkapan, dan keuangan Gugusdepan ;

e.      menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di dalam Gugusdepannya ;

f.         mengkoordinasikan pembina satuan, dan bekerjasama dengan Majelis Pembimbing Gugusdepan dan orangtua peserta didik ;

g.      bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat di lingkungannya, dengan Bantuan Majelis Pembimbing Gugusdepannya ;

h.      menyampaikan laporan tahunan kepada Koordinator Desa/Kelurahan, Kwartir Ranting, dan menyampaikan tembusannya kepada Kwartir Cabang tentang perkembangan Gugusdepannya;

 i.      menyampaikan pertanggungjawaban gugusdepan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2)     Dalam melaksanakan tugasnya pembina Gugusdepan bertanggungjawab kepada Musyawarah Gugusdepan.

 

 

 

 

 

Pasal 66

Satuan Karya

 

(1)     Satuan Karya Pramuka (Saka) dibina oleh Pamong Saka dengan dibantu oleh beberapa Instruktur Saka.

(2)     Pamong Saka ditetapkan dan dilantik oleh Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang dari para Pembina Pramuka yang ada di wilayah kerjanya dan secara ex-officio menjadi anggota Pimpinan Satuan Karya di Kwartir Ranting atau Kwartir Cabangnya.

 

Pasal 67

Tugas dan tanggung jawab Pimpinan Saka dan Pamong Saka

 

(1)     Pimpinan Saka mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a.      membantu Kwartir dalam menentukan kebijaksanaannya mengenai pemikiran, perencanaan dan petunjuk tehnis tentang kegiatan Satuan Karya Pramuka ;

b.      melaksanakan program kegiatan Saka yang telah ditentukan oleh Kwartirnya ;

c.      membantu Kwartir melaksanakan pembinaan dan pengembangan Saka ;

d.      mengadakan hubungan instansi atau badan lain yang berkaitan dengan Sakanya, melalui Kwartirnya ;

e.      bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijaksanaan Kwartir tentang kegiatan Sakanya ;

 f.      melaksanakan koordinasi antara Pimpinan Saka di semua jajaran di wilayah kerjanya ;

g.      memberi laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Saka kepada kwartirnya, dengan tindasan kepada Pimpinan Saka dan kwartir jajaran di atasnya ;

h.      Pimpinan Saka dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kwartir yang bersangkutan.

(2)     Pamong Saka mempunyai tugas dan tanggungjawab:

a.      merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan Sakanya ;

b.      menjadi pendorong/motivator, pendamping dan pembangkit semangat bagi anggota Sakanya, untuk meningkatkan diri dan Sakanya ;

c.      mengusahakan Instruktur, perlengkapan dan keperluan kegiatan Sakanya ;

d.      mengadakan hubungan, konsultasi dan kerjasama yang baik dengan dengan Pimpinan Saka, Kwartir, Majelis Pembimbing, Gugusdepan dan Saka lainnya ;

 

e.      mengkoordinasikan Instruktur dengan Dewan Saka yang ada dalam Sakanya ;

f.       menjadi anggota Pimpinan Saka di kwartirnya dengan baik dan bertanggungjawab ;

g.      melaporkan perkembangan Sakanya kepada kwartir, dan Pimpinan Saka yang bersangkutan.

 

Pasal 68

Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega

 

(1)     Anggota Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega dipilih oleh Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera, yang disingkat Musppanitera di tingkat masing-masing, yang kemudian disahkan oleh Kwartir.

(2)     Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega terdiri atas :

a. Ketua

b. Wakil Ketua

c. Sekretaris I dan II

d. Bendahara

e. Beberapa Anggota.

(3)     Dewan Kerja dilantik oleh Ketua Kwartir jajarannya.

(4)    Selama masa baktinya Dewan Kerja dapat melakukan mutasi anggota, pemberhentian anggota, dan penggantian anggota antar waktu.

(5)     Apabila Ketua Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega terpilih seorang putera, maka harus dipilih seorang puteri sebagai Wakil Ketua, atau sebaliknya.

(6)     Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega adalah ex-officio anggota Kwartir/Andalan.

 

Pasal 69

Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka

 

(1)     Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka terdiri atas unsur Majelis Pembimbing (Mabi), Kwartir/satuan di bawahnya, Andalan, dan dibantu oleh akuntan publik yang tidak mempunyai hak suara.

(2)     Susunan Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka terdiri atas:

a. seorang Ketua yang dijabat oleh unsur Mabi ;

b. seorang Wakil Ketua ;

c. seorang Sekretaris ;

d. beberapa orang anggota.

(3)     Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka dibentuk dan disahkan oleh Musyawarah Gerakan Pramuka.

(4)     Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka dilantik bersama-sama dengan pengurus Kwartir.

 

BAB IX

BIMBINGAN

 

Pasal 70

Majelis Pembimbing

 (1)       Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Gerakan Pramuka, setiap Gugusdepan, Satuan    Karya dan Kwartir membentuk Majelis Pembimbing.

(2)     Majelis Pembimbing adalah suatu badan dalam Gerakan Pramuka yang memberi bimbingan dan bantuan morel, organisatoris, materiel, dan finansiel kepada Gugusdepan/satuan/Kwartir.

(3)     Majelis Pembimbing bersidang sesuai dengan kebutuhan, dan ditentukan oleh Ketua Majelis Pembimbing.

(4)     Majelis Pembimbing wajib berkonsultasi secara periodik dengan Gugusdepan/satuan/Kwartir.

(5)     Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka ada di tingkat Satuan Karya Pramuka.

 

Pasal 71

Susunan

 

(1)     Majelis Pembimbing Gugusdepan berasal dari unsur-unsur orangtua pesertadidik dan tokoh masyarakat di lingkungan Gugusdepan yang memiliki perhatian dan rasa tanggungjawab terhadap Gerakan Pramuka  serta mampu menjalankan peran Majelis Pembimbing.

(2)     Majelis Pembimbing Ranting, Cabang, Daerah, dan Nasional berasal dari unsur-unsur tokoh masyarakat padd tingkat masing-masing yang memiliki perhatian dan rasa tanggungjawab terhadap Gerakan Pramuka  serta mampu menjalankan peran Majelis Pembimbing.

 

(3)     Majelis Pembimbing terdiri atas:

a. seorang Ketua ;

b. seorang atau beberapa orang Wakil Ketua ;

c. seorang atau beberapa orang Sekretaris ;

d. beberapa orang anggota.

(4)     Majelis Pembimbing membentuk Majelis Pembimbing Harian yang terdiri atas:

a.      seorang Ketua yang dijabat oleh Wakil Ketua Majelis Pembimbing atau salah seorang diantara Wakil Ketua ;

b.      seorang Wakil Ketua ;

c.      seorang Sekretaris ;

d.      beberapa orang anggota.

(5)     Ketua Majelis Pembimbing Gugusdepan dipilih diantara anggota Majelis Pembimbing Gugusdepan yang ada. Untuk jajaran Ranting, Cabang, dan Daerah Ketua Majelis Pembimbing dijabat oleh Kepala Wilayah atau Kepala Daerah setempat, sedangkan untuk tingkat Nasional Ketua Majelis Pembimbing dijabat oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 72

Tata Kerja

 

(1)     Majelis Pembimbing mengadakan hubungan timbal balik secara periodik dengan Gugusdepan dan Kwartir yang bersangkutan.

(2)     Majelis Pembimbing mengadakan Rapat Majelis Pembimbing sekurang-kurangnya sekali dalam waktu satu tahun.

(3) Majelis Pembimbing Harian mengadakan Rapat Majelis Pembimbing Harian Sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

 

BAB X

MUSYAWARAH, RAPAT KERJA DAN REFERENDUM

 

Pasal 73

Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa

 

(1)     Di dalam Gerakan Pramuka, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Nasional.

(2)     Musyawarah Nasional diadakan lima tahun sekali.

(3)     Jika ada hal-hal yang mendesak, maka diantara dua waktu Musyawarah Nasional dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.

(4)     Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah daerah.

(5)     Musyawarah Nasional Luar Biasa diatur sebagai berikut:

a.      Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan atas prakarsa Kwartir Nasional atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah Kwartir Daerah yang ada, yang  harus diajukan secara tertulis kepada Kwartir Nasional dengan disertai alasan yang jelas.

b.      Jika enam bulan setelah usul secara tertulis diterima dan Kwartir Nasional belum juga mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa, pengusul berhak mendesak Kwartir Nasional mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.

c.      Jika dalam waktu satu bulan setelah Kwartir Nasional didesak para pengusul, Kwartir Nasional belum juga mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa, maka para pengusul dapat menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.

 

 

Pasal 74

Peserta Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa

 

(1)     Peserta Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa terdiri atas perutusan pusat dan perutusan daerah.

(2)     Utusan pusat berjumlah 8 (delapan) orang yang diberi kuasa oleh Kwartir Nasional seorang diantaranya adalah Ketua Dewan Kerja Nasional dan 2 (dua) orang yang diberi kuasa oleh Majelis Pembimbing Nasional.

(3)     Utusan setiap daerah berjumlah 8 (delapan) orang yang diberi kuasa oleh Kwartir Daerah seorang diantaranya adalah Ketua Dewan Kerja Daerah dan 2 (dua) orang yang diberi kuasa oleh Majelis Pembimbing Daerah.

(4)     Kwartir Nasional dan Kwartir Daerah masing-masing harus berusaha supaya utusannya terdiri atas putera dan puteri.

(5)     Perutusan pusat dan daerah masing-masing mempunyai hak satu suara.

(6) Pada Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa, Anggota Kehormatan dapat diundang sebagai peninjau. Saran dan usul peninjau disalurkan lewat utusan pusat atau daerah

 

Pasal 75

Acara Musyawarah Nasional

 

(1)     Acara pokok Musyawarah Nasional adalah:

a.      Penyampaian Pertanggungjawaban Kwartir Nasional selama masa bakti termasuk pertanggung-jawaban keuangan ;

b.      Penetapan Rencana Strategik Gerakan Pramuka untuk masa bakti berikutnya ;

c.      Penetapan kepengurusan Kwartir Nasional untuk masa bakti berikutnya ;

d.      Penetapan Aanggaran Dasar Gerakan Pramuka ;

(2)     Acara Musyawarah Nasional lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu.

(3) Acara Pertanggungjawaban Kwartir Nasional termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus diselesaikan sebelum acara lainnya.

(4)     Pertanggungjawaban keuangan Kwartir Nasional selama masa baktinya, yang dibuat oleh Kwartir Nasional dengan bantuan seorang ahli administrasi keuangan, sebelum duajukan kepada Musyawarah Nasional harus diteliti dan disahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka.

 

Pasal 76

Pemilihan Kwartir Nasional

 

(1)     Musyawarah Nasional menetapkan kepemngurusan Kwartir Nasional untuk masa bakti berikutnya.

(2)     Musyawarah Nasional memilih secara langsung Ketua Kwartir Nasional dan Tim Formatur yang selanjutnya diketuai oleh Ketua Kwartir Nasional terpilih untuk membentuk Kwartir Nasional.

(3)     Tim Formatur yang sekurang-kurangnya lima orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang, yang terdiri atas unsur Majelis Pembimbing Nasional, Kwartir Nasional dan Kwartir Daerah.

(4)     Tim Formatur dalam waktu tiga bulan membentuk Kwartir Nasional baru, yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Majelis Pembimbing Nasional untuk disahkan dan dilantik.

(5)     Ketua Kwartir Nasional sebanyak-banyaknya menjabat dua kali masa bakti secara berturut-turut.

(6)     Kwartir Nasional lama, sejak selesainya Musyawarah Nasional sampai dengan dilantiknya Kwartir Nasional baru berstatus demisioner dan bertugas menyelesaikan hal-hal rutin.

 

 

 

 

Pasal 77

Usul Kwartir Daerah untuk Musyawarah Nasional atau

Musyawarah Nasional Luar Biasa

 

(1)     Usul Kwartir Daerah harus diajukan secara tertulis, oleh Kwartir Daerah kepada Kwartir Nasional selambat-lambatnya enam bulan sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional.

(2)     Selambat-lambatnya dua bulan sebelum Musyawarah Nasional, Kwartir Nasional harus sudah menyiapkan secara tertulis bahan Musyawarah Nasional dan menyampaikannya kepada semua Kwartir Daerah.

(3)     Usul dan bahan Musyawarah Nasional Luar Biasa diatur oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

 

Pasal 78

Pimpinan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa

 

Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan Musyawarah Nasional Darurat dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Nasional tersebut, dan terdiri atas unsur-unsur pusat dan daerah.

 

Pasal 75

Cara Musyawarah Nasional Mengambil Keputusan

 

(1)     Keputusan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa diusahakan agar dapat dicapai atas musyawarah untuk mufakat.

(2)     Jika tidak dicapai mufakat:

a.      Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat mengambil keputusan melalui pemungutan suara.

b.      Keputusan adalah sah bila memperoleh lebih dari seperdua jumlah suara yang hadir.

(3)     Pemungutan suara dilaksanakan secara lisan, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

a.      jika pimpinan musyawarah menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis dan rahasia ;

b.      pemungutan suara tentang hal-hal yang menyangkut pribadi seseorang harus dilakukan secara tertulis dan rahasia.

(4) Keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan Musyawarah Nasional Darurat tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional/Daerah dan keputusan Kwartir Nasional/Daerah yang bersangkutan.

 

Pasal 80

Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa

 

(1)     Di dalam setiap daerah Gerakan Pramuka, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Daerah.

(2)     Musyawarah Daerah didakan lima tahun sekali.

(3)     Jika ada hal-hal yang mendesak, maka diantara dua waktu Musyawarah Daerah dapat diadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.

(4)     Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah cabangnya.

(5)     Musyawarah Daerah Luar Biasa diatur sebagai berikut:

a.      Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan atas prakarsa Kwartir Daerah atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah Kwartir Cabang yang ada di daerah itu dan usul diajukan secara tertulis kepada Kwartir Daerah dengan disertai alasan yang jelas.

b.      Jika empat bulan setelah usul secara tertulis diterima dan Kwartir Daerah belum juga mengadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa, pengusul berhak mendesak Kwartir Daerah mengadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.

c.      Jika dalam waktu satu bulan setelah kwartir daerah didesak para pengusul, Kwartir Daerah belum juga mengadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa, maka para pengusul dapat menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.

 

 

Pasal 81

Peserta Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa

 

(1)     Peserta Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa  terdiri atas perutusan Daerah dan perutusan Cabang.

(2)     Utusan daerah terdiri atas enam orang yang diberi kuasa oleh Kwartir Daerah seorang diantaranya adalah Ketua Dewan Kerja Daerah dan seorang yang diberi kuasa oleh Majelis Pembimbing Daerah.

(3)     Utusan setiap cabang terdiri atas enam orang yang diberi kuasa oleh Kwartir Cabang seorang diantaranya adalah Keua Dewan Kerja Cabang dan seorang yang diberi kuasa oleh majelis pembimbing cabang.

(4) Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang masing-masing harus berusaha supaya utusannya terdiri atas putera dan puteri.

(5)     Perutusan daerah dan cabang masing-masing berhak satu suara.

(6)     Pada Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa, Anggota Kehormatan dapat diundang sebagai peninjau. Saran dan usul peninjau disalurkan lewat perutusan daerah atau cabang.

 

Pasal 82

Acara Musyawarah Daerah

 

(1)     Acara pokok Musyawarah Daerah adalah:

a.      Pertanggungjawaban Kwartir Daerah selama masa bakti termasuk pertanggung-jawaban keuangan.

b.      Menetapkan Rencana Kerja Kwartir Daerah untuk masa bakti berikutnya.

c.      Menetapkan keoebgurusan Kwartir Daerah untuk masa bakti berikutnya.

(2)     Acara Musyawarah Daerah lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu.

(3) Acara Pertanggungjawaban Kwartir Daerah termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus diselesaikan sebelum acara lainnya.

(4)     Pertanggungjawaban keuangan Kwartir Daerah selama masa baktinya, yang dibuat oleh Kwartir Daerah dengan bantuan seorang ahli administrasi keuangan, sebelum duajukan kepada Musyawarah Daerah harus diteliti dan disahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kwartir Daerah.

 

 

Pasal 83

Pemilihan Kwartir Daerah

 

(1)     Musyawarah Daerah menetapkan kepengurusan Kwartir Daerah untuk masa bakti berikutnya.

(2)     Musyawarah Daerah memilih secara langsung Ketua Kwartir Daerah dan Tim Formatur yang selanjutnya diketuai oleh Ketua Kwartir Daerah terpilih untuk membentuk Kwartir Daerah.

(3)     Tim Formatur sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang, yang terdiri atas unsur Majelis Pembimbing Daerah, Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang.

(4)     Tim Formatur dalam waktu satu bulan membentuk Kwartir Daerah baru, yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Kwartir Nasional untuk disahkan.

(5)     Ketua Kwartir Daerah sebanyak-banyaknya menjabat dua kali masa bakti secara berturut-turut.

(6)     Kwartir Daerah lama, sejak selesainya Musyawarah Daerah sampai dengan dilantiknya Kwartir Daerah baru, berstatus demisioner dan bertugas menyelesaikan hal-hal rutin.

 

Pasal 84

Usul Kwartir Cabang untuk Musyawarah Daerah atau

Musyawarah Daerah Luar Biasa

 

(1)     Usul Kwartir Cabang harus diajukan secara tertulis kepada Kwartir Daerah selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.

(2) Selambat-lambatnya satu setengah bulan sebelum Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa dilaksanakan, Kwartir Daerah harus sudah menyiapkan secara tertulis bahan Musyawarah Daerah dan menyampaikannya kepada semua Kwartir Cabang dalam wilayahnya.

(3)     Usul dan bahan Musyawarah Daerah Luar Biasa diatur oleh Kwartir Daearh Gerakan Pramuka.

 

Pasal 85

Pimpinan Musyawarah Daerah

 

Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Daerah tersebut, dan terdiri atas unsur-unsur daerah dan cabang.

 

 

Pasal 86

Cara Musyawarah Daerah Mengambil Keputusan

 

(1)     Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa, diusahakan agar dapat dicapai atas dasar musyawarah dan mufakat.

(2)     Jika tidak dicapai mufakat:

a.      Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa, dapat mengambil keputusan melalui pemungutan suara.

b.      Keputusan adalah sah bila memperoleh lebih dari seperdua jumlah suara yang hadir.

(3) Pemungutan suara dilaksanakan secara lisan, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

a.      Jika pimpinan musyawarah menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis dan rahasia;

b.      Pemungutan suara tentang hal-hal yang menyangkut pribadi seseorang harus dilakukan secara tertulis dan rahasia.

(4)     Keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa, tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional dan keputusan Kwartir Nasional.

 

 

 

Pasal 87

Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa

 

(1)     Di dalam setiap cabang Gerakan Pramuka, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Cabang.

(2)     Musyawarah Cabang diadakan lima tahun sekali.

(3)     Jika menghadapi hal-hal yang mendesak, maka diantara dua waktu Musyawarah Cabang dapat diadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa.

(4)     Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah ranting.

(5)     Musyawarah Cabang Luar Biasa diatur sebagai berikut:

a.      Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan atas prakarsa Kwartir Cabang atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah Kwartir Ranting yang ada di cabang itu dan usul diajukan secara tertulis kepada Kwartir Cabang dengan disertai alasan yang jelas.

b.      Jika dua bulan setelah usul secara tertulis diterima dan Kwartir Cabang belum juga mengadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa, pengusul berhak mendesak Kwartir Cabang mengadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa.

c.      Jika dalam waktu satu bulan setelah Kwartir Cabang didesak para pengusul, Kwartir Cabang belum juga mengadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa, maka para pengusul dapat menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa.

 

Pasal 88

Peserta Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa

 

(1)     Peserta Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa,  terdiri atas utusan cabang dan ranting.

(2)     Utusan cabang terdiri atas lima orang yang diberi kuasa oleh Kwartir Cabang, seorang diantaranya adalah Ketua Dewan Kerja Cabang dan seorang yang diberi kuasa oleh Majelis Pembimbing Cabang.

(3)     Utusan setiap ranting terdiri atas lima orang yang diberi kuasa oleh Kwartir Ranting seorang diantaranya adalah Ketua Dewan Kerja Ranting dan seorang yang diberi kuasa oleh Majelis Pembimbing Ranting.

(4)     Kwartir Cabang dan Kwartir Ranting masing-masing harus berusaha supaya utusannya terdiri atas putera dan puteri.

(5)     Perutusan cabang dan ranting masing-masing berhak satu suara.

(6) Pada Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa, Anggota Kehormatan dapat diundang sebagai peninjau. Saran dan usul peninjau disalurkan lewat utusan cabang atau ranting

 

 

Pasal 89

Acara Musyawarah Cabang

 

(1)     Acara pokok musyawarah cabang adalah:

a.      Pertanggungjawaban Kwartir Cabang selama masa bakti termasuk pertanggung-jawaban keuangan.

b.      Menetapkan Rencana Kerja Kwartir Cabang untuk masa bakti berikutnya.

c.      Menetapkan kepengurusan Kwartir Cabang untuk masa bakti berikutnya.

 

(2)     Acara Musyawarah Cabang lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu.

(3) Acara Pertanggungjawaban Kwartir Cabang termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus diselesaikan sebelum acara lainnya.

(4)     Pertanggungjawaban keuangan Kwartir Cabang selama masa baktinya, yang dibuat oleh Kwartir Cabang dengan bantuan seorang ahli administrasi keuangan, sebelum duajukan kepada Musyawarah Cabang harus diteliti dan disahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kwartir Cabang.

 

 

 

 

Pasal 90

Pemilihan Kwartir Cabang

 

(1)     Musyawarah Cabang menetapkan kepengurusan Kwartir Cabang untuk masa bakti berikutnya.

(2)     Musyawarah Cabang memilih secara langsung Ketua Kwartir Cabang dan Tim Formatur yang selanjutnya diketuai oleh Ketua Kwartir Cabang terpilih untuk membentuk Kwartir Cabang.

(3)     Tim Formatur sekurang-kurngnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang, yang terdiri atas unsur Majelis Pembimbing Cabang, Kwartir Cabang dan Kwartir Ranting.

(4)     Tim Formatur dalam waktu satu bulan membentuk Kwartir Cabang baru, yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Kwartir Daerah untuk disahkan.

(5)     Ketua Kwartir Cabang sebanyak-banyaknya menjabat dua kali masa bakti berturut-turut.

(6)     Kwartir Cabang lama, sejak selesainya Musyawarah Cabang sampai dengan dilantiknya Kwartir Cabang baru berstatus demisioner dan bertugas menyelesaikan hal-hal rutin.

 

Pasal 91

Usul Kwartir Ranting untuk Musyawarah Cabang atau

Musyawarah Cabang Luar Biasa

 

(1)      Usul kwartir Ranting harus diajukan secara tertulis kepada Kwartir Cabang selambat-lambatnya dua bulan sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.

(2)     Selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa dilaksanakan, Kwartir Cabang harus sudah menyiapkan secara tertulis bahan Musyawarah Cabang dan menyampaikannya kepada semua Kwartir Ranting dalam wilayahnya.

(3)     Usul dan bahan Musyawarah Cabang Luar Biasa diatur oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.

 

 

Pasal 92

Pimpinan Musyawarah Cabang Pimpinan Sidang

 

Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa, dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Cabang tersebut, dan terdiri atas unsur-unsur cabang dan ranting.

 

Pasal 93

Cara Musyawarah Cabang Mengambil Keputusan

 

(1)     Keputusan Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa, diusahakan agar dapat dicapai atas dasar musyawarah dan mufakat.

(2)     Jika tidak dicapai mufakat:

a.      Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa, dapat mengambil keputusan melalui pemungutan suara;

b.      keputusan adalah sah bila memperoleh lebih dari seperdua jumlah suara yang hadir.

(3)     Pemungutan suara dilaksanakan secara lisan, kecuali dalam hal sebagai berikut:

a.      Jika pimpinan musyawarah menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis dan rahasia;

b.      Pemungutan suara tentang hal-hal yang menyangkut pribadi seseorang harus dilakukan secara tertulis dan rahasia.

(4)     Keputusan Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa, tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional/Daerah dan Keputusan Kwartir Nasional/Daerah.

 

Pasal 94

Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa

 

(1)     Di dalam setiap ranting Gerakan Pramuka, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Ranting.

(2)     Musyawarah Ranting diadakan tiga tahun sekali.

(3)     Jika menghadapi hal-hal yang mendesak, maka diantara dua waktu Musyawarah Ranting dapat diadakan Musyawarah Ranting Luar Biasa.

(4)     Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah Gugusdepan di rantingnya.

(6)     Musyawarah Ranting Luar Biasa diatur sebagai berikut:

a.      Musyawarah Ranting Luar Biasa diselenggarakan atas prakarsa Kwartir Ranting atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah Gugusdepan yang ada di ranting itu dan usul diajukan secara tertulis kepada Kwartir Ranting dengan disertai alasan yang jelas.

b.      Jika dua bulan setelah usul secara tertulis diterima dan Kwartir Ranting belum juga mengadakan Musyawarah Ranting Luar Biasa, pengusul berhak mendesak Kwartir Ranting mengadakan Musyawarah Ranting Luar Biasa.

c.      Jika dalam waktu satu bulan setelah Kwartir Ranting didesak para pengusul, Kwartir Ranting belum juga mengadakan Musyawarah Ranting Luar Biasa, maka para pengusul dapat menyelenggarakan Musyawarah Ranting Luar Biasa.

 

Pasal 95

Peserta Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa

 

(1)     Peserta Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa, terdiri atas perutusan ranting dan Gugusdepan.

(2)     Utusan ranting terdiri atas empat orang yang diberi kuasa oleh Kwartir Ranting seorang diantaranya adalah Ketua Dewan Kerja Ranting dan seorang yang diberi kuasa oleh Majelis Pembimbing Ranting.

(3)     Utusan Gugusdepan terdiri atas empat orang yang diberi kuasa oleh Pembina Gugusdepan, seorang diantaranya adalah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Gugusdepan dan seorang yang diberi kuasa oleh Majelis Pembimbing Gugusdepan.

(4)     Kwartir Ranting dan Gugusdepan masing-masing harus berusaha supaya utusannya terdiri atas putera dan puteri.

(5)     Perutusan ranting dan Gugusdepan masing-masing berhak satu suara.

(6) Pada Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa, Anggota Kehormatan dapat diundang sebagai peninjau. Saran dan usul peninjau disalurkan lewat utusan ranting atau gugusdepan.

Pasal 96

Acara Musyawarah Ranting

 

(1)     Acara pokok Musyawarah Ranting adalah:

a.      Pertanggungjawaban Kwartir Ranting selama masa bakti termasuk pertanggung-jawaban keuangan.

b.      Mentapkan Rencana Kerja Kwartir Ranting untuk masa bakti berikutnya.

c.      Menetapkan kepengurusan Kwartir Ranting untuk masa bakti berikutnya.

(2)     Acara Musyawarah Ranting lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu.

(3) Acara Pertanggungjawaban Kwartir Ranting termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus diselesaikan sebelum acara lainnya.

(4)     Pertanggungjawaban keuangan Kwartir Ranting selama masa baktinya, yang dibuat oleh Kwartir Ranting dengan bantuan seorang ahli administrasi keuangan, sebelum duajukan kepada Musyawarah Ranting harus diteliti dan disahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kwartir Ranting.

 

Pasal 97

Pemilihan Kwartir Ranting

 

(1)     Musyawarah Ranting menetapkan kepengurusan Kwartir Ranting untuk masa bakti berikutnya.

(2)     Musyawarah Ranting memilih secara langsung Ketua Kwartir Ranting dan Tim Formatur yang selanjutnya diketuai oleh Ketua Kwartir Ranting terpilih untuk membentuk Kwartir Ranting.

(3)     Tim Formatur sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang, yang terdiri atas unsur Majelis Pembimbing Ranting, Kwartir Ranting dan Gugusdepan.

(4)     Tim Formatur dalam waktu satu bulan membentuk Kwartir Ranting baru, yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Kwartir Cabang untuk disahkan.

(5)     Ketua Kwartir Ranting sebanyak-banyaknya menjabat dua kali masa bakti berturut-turut.

(6) Kwartir Ranting lama, sejak selesainya Musyawarah Ranting sampai dengan dilantiknya Kwartir Ranting baru berstatus demisioner dan bertugas menyelesaikan hal-hal rutin.

Pasal 98

Usul Gugusdepan untuk Musyawarah Ranting atau

Musyawarah Ranting Luar Biasa

 

(1)     Usul Gugusdepan harus diajukan secara tertulis, oleh Pembina Gugusdepan kepada Kwartir Ranting selambat-lambatnya dua bulan sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Ranting atau Musyawarah Ranting Luar Biasa.

(2)     Selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Ranting atau Musyawarah Ranting Luar Biasa dilaksanakan, Kwartir Ranting sudah menyiapkan secara tertulis bahan Musyawarah Ranting dan menyampaikannya kepada semua Gugusdepan dalam wilayahnya.

(3)     Usul dan bahan Musyawarah Ranting Luar Biasa diatur oleh Kwartir Ranting Gerakan Pramuka.

 

Pasal 99

Pimpinan Musyawarah Ranting

 

Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa, dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Ranting tersebut, dan terdiri atas unsur-unsur ranting dan Gugusdepan.

 

Pasal 100

Cara Musyawarah Ranting Mengambil Keputusan

 

(1)     Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa, diusahakan agar dapat dicapai atas dasar musyawarah dan mufakat.

(2)     Jika tidak dicapai mufakat :

a.      Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa, dapat mengambil keputusan melalui pemungutan suara;

b.      keputusan adalah sah bila memperoleh lebih dari seperdua jumlah suara yang hadir.

(3)     Pemungutan suara dilaksanakan secara lisan, kecuali dalam hal sebagai berikut:

a.      Jika pimpinan musyawarah menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis dan rahasia;

b.      Pemungutan suara tentang hal-hal yang menyangkut pribadi seseorang harus dilakukan secara tertulis dan rahasia.

(4)     Keputusan Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa, tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional, Daerah, Cabang, dan Keputusan Kwartir Nasional, Daerah, Cabang.

 

Pasal 101

Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa

 (1)       Di dalam setiap Gugusdepan Gerakan Pramuka, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Gugusdepan.

(2)     Muyawarah Gugusdepan diadakan tiga tahun sekali.

(3)     Jika menghadapi hal-hal yang mendesak, maka diantara dua waktu Musyawarah Gugusdepan dapat diadakan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa.

(4)     Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah orang yang berhak hadir dalam Musyawarah Gugusdepan.

(5)     Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa diatur sebagai berikut:

a.      Musyawarah Gugusdepan luar biasa diselenggarakan atas prakarsa Pembina Gugusdepan atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah orang yang berhak menghadiri Musyawarah Gugusdepan dan harus diajukan secara tertulis kepada Pembina Gugusdepan dengan disertai alasan yang jelas.

b.      Jika dua bulan setelah usul secara tertulis diterima dan Pembina Gugusdepan belum juga mengadakan Musyawarah Gugusdepan luar biasa, pengusul berhak mendesak Pembina Gugusdepan untuk mengadakan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa.

c.      Jika dalam waktu satu bulan setelah Gugusdepan didesak para pengusul, Gugusdepan belum juga mengadakan musyawarah gugusdepan luar biasa, maka para pengusul dapat menyelenggarakan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa.

 

 

 

Pasal 102

Peserta Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa

 

(1)     Peserta Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa, terdiri atas para Pembina Pramuka, para Pembantu Pembina Pramuka, perwakilan Dewan Ambalan, dan perwakilan Dewan Racana, dan perwakilan Majelis Pembimbing Gugusdepan.

(2)     Pada Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa, setiap peserta yang hadir berhak satu suara.

 

Pasal 103

Acara Musyawarah Gugusdepan

 

(1)     Acara pokok Musyawarah Gugusdepan adalah:

a. Pertanggungjawaban Gugusdepan selama masa baktinya, termasuk pertanggung-jawaban keuangan.

b.      Menetapkan Rencana Kerja Gugusdepan untuk masa bakti berikutnya.

c.      Memilih Pembina Gugusdepan untuk masa bakti berikutnya.

(2)     Acara pertanggungjawaban gugusdepan termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus diselesaikan sebelum acara lainnya.

(3)     Pertanggungjawaban keuangan Gugusdepan selama masa baktinya, yang dibuat oleh Gugusdepan dengan bantuan seorang ahli administrasi keuangan, sebelum duajukan kepada Musyawarah Gugusdepan harus diteliti dan disahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Gugusdepan.

 

Pasal 104

Pemilihan Pembina Gugusdepan

 

(1)     Musyawarah Gugusdepan menetapkan Pembina Gugusdepan untuk masa bakti berikutnya.

(2)     Pembina Gugusdepan dipilih secara langsung oleh Musyawarah Gugusdepan.

(3)     Pembina Gugusdepan yang lama dapat dipilih kembali.

(3)     Pembina Gugusdepan lama, sejak selesainya Musyawarah Gugusdepan sampai dengan dilantiknya Pembina Gugusdepan baru berstatus demisioner dan bertugas menyelesaikan hal-hal rutin.

 

Pasal 105

Usul Peserta untuk Musyawarah Gugusdepan atau

Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa

 

(1) Usul peserta Musyawarah Gugusdepan harus diajukan secara tertulis kepada Pembina Gugusdepan oleh yang berhak hadir pada Musyawarah Gugusdepan selambat-lambatnya satu bulan sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Gugusdepan atau Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa.

(2) Selambat-lambatnya dua minggu sebelum Musyawarah Gugusdepan atau Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa dilaksanakan, Pembina Gugusdepan sudah menyiapkan secara tertulis bahan Musyawarah Gugusdepan dan menyampaikannya kepada semua orang yang berhak hadir dalam Musyawarah Gugusdepan itu.

(3) Usul dan bahan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa diatur oleh Pembina Gugusdepan.

 

Pasal 106

Pimpinan Musyawarah Gugusdepan

 

Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa, dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Gugusdepan itu.

 

Pasal 107

Cara Musyawarah Gugusdepan Mengambil Keputusan

 

(1)     Keputusan Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa, diusahakan agar dapat dicapai atas dasar musyawarah dan mufakat.

(2)     Jika tidak dicapai mufakat :

a.      Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa, dapat mengambil keputusan melalui pemungutan suara.

b.      keputusan adalah sah bila memperoleh lebih dari seperdua jumlah suara yang hadir.

(3)     Pemungutan suara dilaksanakan secara lisan, kecuali dalam hal sebagai berikut :

a.      Jika pimpinan musyawarah menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis dan rahasia.

b.      Pemungutan suara tentang hal-hal yang menyangkut pribadi seseorang harus dilakukan secara tertulis dan rahasia.

(4)     Keputusan Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa, tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional, Daerah, Cabang, Ranting dan Keputusan Kwartir Nasional, Daerah, Cabang, Ranting.

 

Pasal 108

Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera

 

(1) Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera (Musppanitera diselenggarakan sebagai wahana permusyawaratan untuk menampung aspirasi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega khususnya dalam pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

(2)     a.      Musppanitera diselenggarakan sebelum Musyawarah Kwartirnya.

b.      Hasil Musppanitera Nasional merupakan bagian dari Rencana Strategik Gerakan Pramuka.

(3)     Peserta Musppanitera terdiri atas :

a.      Dewan Kerja yang bersangkutan ;

b.      Utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana untuk tingkat Ranting atau utusan Dewan Kerja di bawahnya untuk tingkat yang lain ;

c.      Andalan sebagai penasehat ;

d.      Dewan Kerja di atasnya sebagai nara sumber, kecuali Musppanitera Nasional.

 

Pasal 109

Acara Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera

 

(1)     Acara pokok Musppanitera adalah :

a.      Laporan Pertanggungjawaban Kebijakan yang dibuat oleh Dewan Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan Rencana Kerja.

b.      Evaluasi kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di wilayah kerjanya selama masa bakti.

c.      Memberi masukan untuk kebijakan Kwartir dalam pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

d.      Memilih calon anggota Dewan Kerja masa bakti berikutnya.

(2)     Acara Musppanitera lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu.

 

Pasal 110

Cara Pengambilan Keputusan Musyawarah Pramuka Penegak

dan Pandega Puteri Putera

 

(1)     Keputusan Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera, diusahakan agar dapat dicapai atas dasar musyawarah dan mufakat.

(2)     Apabila keputusan tidak tercapai melalui musyawarah maka keputusan diperoleh melalui pengambilan suara terbanyak.

 

Pasal 111

Rapat Kerja dan Sidang

 

(1)     Rapat Kerja diselenggarakan oleh Gugusdepan atau Kwartir sebagai langkah pengendalian operasional.

(2)     Rapat Kerja diselenggarakan satu tahun sekali di awal tahun program.

(3)     Peserta Rapat Kerja terdiri atas :

a.      Untuk Rapat Kerja Gugusdepan diikuti oleh :

1)      Pembina Gugusdepan

2)      Pembina satuan

3)      Unsur pesertadidik.

b.      Untuk Rapat Kerja Kwartir sedikitnya diikuti oleh :

1)      Andalan Kwartir yang bersangkutan.

2)      Ketua dan Sekretaris Kwartir di bawahnya atau Pembina Gugusdepan untuk Kwartir Ranting.

3)      unsur Dewan Kerja atau unsur Dewan Ambalan dan Dewan Racana untuk Kwartir Ranting.

(4)     Sidang Paripurna Pramuka Penegak dan Pandega merupakan wahana bagi Pramuka Penegak dan Pandega sebagai langkah pengendalian operasional pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

(5)     Sidang Paripurna dilaksanakan setiap satu tahun sekali.

(6)     Sidang Paripurna dilaksanakan setelah Sidang Paripurna jajaran di atasnya, kecuali Sidang Paripurna Nasional.

 

(7)     Peserta Sidang Paripurna terdiri atas :

a.      Dewan Kerja yang bersangkutan ;

b.      Utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana untuk tingkat Ranting atau utusan Dewan Kerja di bawahnya untuk tingkat lain ;

c.      Andalan sebagai penasehat ;

d.      Dewan Kerja di atasnya sebagai nara sumber, kecuali Sidang Paripurna Nasional.

 

Pasal 112

Referendum

 

(1)     Referendum diadakan apabila menghadapi persoalan yang mendesak yang harus diputuskan dan tidak dapat diputuskan sendiri oleh Kwartir, sementara tidak mungkin untuk menyelenggarakan Musyawarah.

(2)     Referendum dapat diselenggarakan oleh semua Kwartir.

(3)     Referendum dilaksanakan secara tertulis, jelas, dan disusun sedemikian rupa sehingga jawaban atas referendum itu cukup dengan setuju atau tidak setuju.

(4)     Batas waktu memberi jawaban atas referendum itu ditentukan dan diumumkan.

(5)     Referendum itu disepakati dan diterima jika disetujui oleh lebih dari seperdua jumlah pihak yang mempunyai hak suara, yaitu jumlah Kwartir/Gugusdepan yang ada di wilayahnya.

(6)     Hasil referendum diumumkan oleh Kwartir yang bersangkutan kepada semua jajaran Gerakan Pramuka di wilayahnya, selambat-lambatnya satu bulan setelah pelaksanaan.

 

BAB XI

KEKAYAAN

Pasal 113

Pengertian dan Jenis

 

(1)     Kekayaan Gerakan Pramuka terdiri atas :

a.      Benda tak bergerak

b.      Benda bergerak

c.      hak milik atas kekayaan intelektual.

 

(2)     Benda tak bergerak meliputi tanah dan bangunan.

(3)     Benda bergerak meliputi hasil usaha tetap, kendaraan, perlengkapan kantor, surat berharga, dan uang tunai.

(4)     Hak milik intelektual yaitu hak atas merek, paten, dan hak cipta Gerakan Pramuka, baik yang sudah ada maupun yang akan dimintakan dikelak kemudian hari, antara lain :

a.      Lambang/tanda gambar silhouette Tunas Kelapa

b.      Tulisan,/publikasi Gerakan Pramuka.

 

 

Pasal 114

Pendapatan

 

(1)     Pendapatan Gerakan Pramuka diperoleh dari :

a.      iuran anggota ;

b.      bantuan Majelis Pembimbing ;

c.      sumbangan masyarakat yang tidak mengikat ;

d.      sumber lain yang tidak bertentangan baik dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan Kode Kehormatan Gerakan Pramuka ;

e.      usaha dana, badan usaha, koperasi yang dimiliki Gerakan Pramuka

 f.      Royalti atas hak milik intelektual yang dimiliki Gerakan Pramuka.

(2)     Pendapatan Gerakan Pramuka yang berupa finansial disimpan di bank atas nama organisasi Gerakan Pramuka.

 

Pasal 115

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan

 

Pengelolaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan kekayaan dilaksanakan oleh Pengurus Kwartir masing-masing jajaran berdasarkan keputusan rapat pengurus Kwartir/Gugusdepan.

 

Pasal 116

Iuran dan Usaha Dana

 (1)    Iuran anggota diatur lebih lanjut oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

(2)     Usaha dana dapat dilakukan oleh badan usaha yang dibentuk oleh pengurus Kwartir/Gugusdepan yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

(3)     Badan usaha dapat berbentuk badan usaha tetap, antara lain perseroan, dan koperasi atau dalam bentuk yayasan, dan secara insidental berwujud panitia usaha dana.

(4)     Badan-badan usaha atau yayasan tersebut bertanggungjawab kepada Kwartir yang bersangkutan dan secara berkala memberikan laporannya.

Pasal 117

Pengawasan

 

(1)     Pengawasan atas pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan Kwartir, serta lembaga-lembaga usaha dana dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka.

(2)     Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka dilaporkan dalam Musyawarah Kwartir yang bersangkutan.

(3)     Neraca tahun anggaran Kwartir diinformasikan di dalam Rapat Kerja Kwartir.

(4)     Apabila diperlukan, Kwartir dapat menggunakan jasa akuntan publik.

 

BAB XII

ATRIBUT

Pasal 118

Lambang

 (1)    Lambang Gerakan Pramuka adalah silhuette tunas kelapa, yang melambangkan bahwa setiap anggota Gerakan Pramuka hendaknya serba guna, seperti kegunaan seluruh bagian pohon kelapa.

(2)     Lambang Gerakan Pramuka digunakan pada berbagai alat dan tanda pengenal Gerakan Pramuka, yang warnanya disesuaikan dengan penggunaannya.

Pasal 119

Bendera

 (1)    Bendera Gerakan Pramuka berbentuk segi empat panjang dan berukuran tiga berbanding dua, berwarna dasar putih ditengah-tengahnya terdapat lambang Gerakan Pramuka berwarna merah.

(2)     Di bagian atas dan bawah bendera terdapat jalur merah dengan ukuran lebar 1/10 dari lebar bendera, letaknya 1/10 dari lebar bendera dari sisi atas dan sisi bawah.

(3)     Pada bagian tepi tempat tali bendera terdapat jalur merah sepanjang lebar bendera dengan ukuran lebar 1/8 dari panjang bendera dengan tulisan untuk Kwartir, nama Kwartir dan untuk Gugusdepan nama Kwartir dan nomor Gugusdepan.

 

Pasal 120

Panji

 (1)    Gerakan Pramuka memiliki Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia yang dianugerahkan kepada Gerakan Pramuka oleh Presiden Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 448 Tahun 1961 tanggal 14 Agustus 1961.

(3)              Panji yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disebut Panji Gerakan Pramuka yang disimpan di kantor Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, dan dikeluarkan pada setiap peringatan Hari Pramuka.

 

Pasal 121

Hymne

 

Hymne  Gerakan  Pramuka adalah lagu Satyadarma  Pramuka  karangan Husein Mutahar, yang syair dan lagunya berbunyi :

Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila

Satyaku kudarmakan, darmaku kubaktikan

Agar jaya Indonesia

Indonesia tanah airku. Kami jadi pandumu.

 

Pasal 122

Pakaian Seragam

 

(1)     Pakaian seragam Pramuka dimaksudkan untuk menarik, menimbulkan rasa bangga anggotaGerakan Pramuka, mendidik disiplin dan kerapihan, serta menimbulkan rasa persatuan dan persaudaraan.

(2)     Warna pakaian seragam pramuka adalah cokelat muda untuk bagian atas, dan cokelat tua untuk bagian bawah, serta merah putih untuk pita dan setangan leher.

(3)     Warna cokelat muda dan cokelat tua dimaksudkan untuk mengingatkan kaum muda akan perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia pada masa perang kemerdekaan.

  

Pasal 123

Lencana dan Tanda-tanda

 

Anggota Gerakan Pramuka puteri, selain mengenakan lencana Gerakan Pramuka, juga mengenakan lencana World Association of Girl Guides and Girl Scouts, sedang anggota putera mengenakan lencana World Organization of Scout Movement pada pakaian seragamnya.

                                                                  BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 124

Akibat Hukum dari Pembubaran

 

Apabila terjadi pembuibaran Gerakan Pramuka maka untuk penyelesaian harta benda milik seluruh Gerakan Pramuka dibentuk panitia penyelesaian harta benda, yang dibentuk oleh Musyawarah Nasional yang diadakan khusus untuk itu.

 

BAB IX

LAIN-LAIN

 Pasal 125

Petunjuk Penyelenggaraan

 (1)     Hal-hal yang belum diatur ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam petunjuk penyelenggaraan atau pedoman lain.

(2)     Petunjuk Penyelenggaraan atau pedoman tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

(3)     Petunjuk Penyelenggaraan ditetapkan dengan keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

 

Pasal 126

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

 

Perubahan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

BAB XV

PENUTUP

 Pasal 127

Penutup

 (1)     Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka akan diatur lebih lanjut oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

(2)        Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka ini ditetapkan oelh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka berdasarkan wewenang yang dilimpahkan oleh Musyawarah Nasional VI Tahun 1998 di Jakarta, sesudah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999

  

Post a Comment for "Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka"